Tahukah Anda Batas Maksimalnya? Wamenaker Tegaskan Jam Kerja Pengemudi Logistik Demi Keselamatan Jalan

Wamenaker Afriansyah Noor menekankan pentingnya batas jam kerja pengemudi logistik 8 jam untuk keselamatan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko kecelakaan akibat kelelahan. Apa alasannya?

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor kembali menegaskan pentingnya penerapan batas jam kerja maksimal delapan jam bagi pengemudi kendaraan logistik. Penegasan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja di sektor transportasi nasional. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat kelelahan pengemudi.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamenaker di Jakarta pada Senin, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri. Rapat ini membahas implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan (ODOL). Pemerintah secara serius mendorong perusahaan transportasi untuk mematuhi regulasi ini demi keamanan operasional logistik.

Afriansyah Noor menjelaskan bahwa pengaturan jam kerja menjadi perhatian utama karena banyak pengemudi menempuh perjalanan panjang. Perjalanan jauh ini sangat berisiko terhadap kelelahan fisik dan mental. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan penggunaan dua sopir untuk trayek yang melebihi delapan jam perjalanan.

Pentingnya Batas Waktu Kerja untuk Keselamatan Pengemudi Logistik

Wamenaker menjelaskan bahwa jam kerja maksimum adalah 8 jam. Untuk trayek yang jauh melebihi durasi tersebut, perusahaan diimbau dan diwajibkan untuk menggunakan dua sopir. Ini adalah langkah konkret untuk memastikan pengemudi memiliki waktu istirahat yang cukup.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat disiplin keselamatan transportasi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sektor logistik. Pengemudi logistik merupakan bagian penting dalam rantai distribusi nasional.

"Jadi dua sopir. Seperti bus, bus Malang itu, bus-bus yang trayek jauh itu, dia sudah punya dua sopir sehingga mereka bergantian," imbuh Wamenaker. Sistem kerja bergantian ini memungkinkan satu sopir beristirahat saat yang lain mengemudi. Hal ini sangat krusial untuk menjaga kewaspadaan di jalan.

Dukungan Pemerintah dan Realita di Lapangan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut meminta implementasi aturan 8 jam kerja pengemudi truk logistik dijalankan konsisten. Ia menekankan pentingnya konsistensi demi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja transportasi nasional. AHY menyoroti bahwa aturan seringkali sudah ada tetapi tidak dijalankan.

"Sudah ada aturannya sebetulnya. Ini juga yang kadang-kadang aturan sudah ada, sudah dikaji dengan baik, tapi tidak dijalankan. Akhirnya menimbulkan korban, insiden, dan kecelakaan," kata AHY. Pemerintah memiliki semangat yang sama untuk meningkatkan taraf hidup para pengemudi truk logistik. Mereka kerap menghadapi kondisi sosial dan ekonomi sulit dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Realita di lapangan menunjukkan tantangan yang signifikan. Ketua Umum Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (ARBPI), Ika Rostianti, mengungkapkan bahwa banyak sopir logistik terpaksa menggunakan doping atau narkoba. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelelahan akibat jam kerja yang tidak manusiawi.

Ika Rostianti menyebutkan contoh ekstrem perjalanan Jakarta-Surabaya yang harus ditempuh dalam waktu 14 jam tanpa jeda istirahat yang cukup. "Hampir sebagian sopir logistik itu memakai doping, memakai narkoba. Sekarang tidak masuk akal soalnya Jakarta-Surabaya bisa 14 jam," jelas Ika dalam audiensi di Komisi V DPR RI. Kondisi ini menunjukkan urgensi penegakan aturan jam kerja pengemudi logistik. Penegakan aturan ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang perlindungan hak-hak pekerja dan keselamatan publik secara keseluruhan.

Sumber: AntaraNews