JKP

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor membeberkan hasil investigasi terkait dugaan belum dibayarkannya Gaji THR Hillcon kepada eks karyawan di Morowali Utara, meski status BPJS sudah dinonaktifkan.

"JKP ini program yang benar-benar direalisasi oleh pemerintah dan teman-teman yang mengalami PHK juga sudah merasakan manfaat dari program JKP mulai dari cash benefit, akses pasar kerja hingga pelatihan kerja," kata Ida Fauziyah.

Diketahui, MK telah memutuskan UU Cipta Kerja berstatus inkonstitusional bersyarat. Sehingga pemerintah diminta untuk tidak mengeluarkan aturan turunan lagi yang bersifat strategis dan berdampak luas.

Iqbal lantas membeberkan tiga perbedaan mendasar antara JKP dan jaminan pengangguran. Pertama, sumber pendanaan JKP tidak ada kepastian.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk kehadiran negara kepada pekerja yang mengalami PHK. Dengan demikian, program JKP tidak menggugurkan kewajiban pengusaha untuk memberikan pesangon kepada pekerja yang kena PHK.

"Perlu saya sampaikan kembali bahwa permenaker lama saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun," ujar Menaker Ida, Jakarta, Rabu (2/3).

Tujuan dari Program JKP untuk melindungi pekerja atau buruh yang terkena PHK agar dapat mempertahankan derajat hidup sebelum masuk kembali ke pasar kerja.

Suahasil mengatakan, tahun lalu pemerintah sudah mengelola dana iuran Rp825 miliar. Untuk 2022 ini, iuran pemerintah sebesar Rp973 miliar yang diharapkan bisa terus bergulir dan berkembang.

Chairul menjelaskan, meskipun belum diluncurkan secara resmi, program JKP sudah berlaku dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sejak 11 Februari 2022.

Masduki menuturkan program JKP merupakan program penguat skema perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerja atau alami PHK. Nantinya iuran JKP disubsidi pemerintah.

Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memastikan, peserta BPJamsostek akan secara otomastis terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sehingga tidak akan dikenakan iuran tambahan. Dengan demikian, peserta tak perlu mendaftarkan mandiri ke program JKP.

Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan, jaminan sosial di Indonesia melampaui standar internasional, karena memiliki 3 program. Di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).