Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Kala Warga dan Anak-Anak Sekolah Antusias Sapa Prabowo di Magelang

{{caption}}
Di Tengah Sidak Gudang Bulog di Magelang, Prabowo Sapa dan Foto Bareng Pegawai

{{caption}}
Prabowo Target Bangun 100 GW PLTS, MKI: Kita Punya Banyak Matahari

{{caption}}
Kronologi Ketua DPC Golkar Maluku Tenggara Nus Kei Ditikam OTK hingga Tewas di Bandara

{{caption}}
Geram Dituduh Punya 750 Dapur MBG, Uya Kuya Lapor Polisi

{{caption}}
Wamentan Dampingi Prabowo Sidak ke Gudang Bulog Danurejo, Pastikan Stok Beras Aman

Topik Terkait
{{caption}}
PNS Boleh Isi Jabatan di Lingkungan TNI/Polri, Begini Aturannya

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

PNS
{{caption}}
Tanggapi RPP, Menko Polhukam Hadi: ASN Bisa Duduki Jabatan di Struktural TNI-Polri

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) juga bisa menempati jabatan strategis di TNI-Polri.

{{caption}}
PNS Bisa Tempati Jabatan Strategis di TNI dan Polri

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.

PNS
{{caption}}
Penjelasan Menpan RB soal TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN, Aturannya Hampir Rampung

Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.

{{caption}}
Personel TNI dan Polri Boleh Isi Jabatan PNS, Ini Syarat dan Ketentuannya

Anas menjelaskan, secara umum pengertian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu.

PNS
{{caption}}
Aturan Baru Terbit Bulan Depan, Rekrutmen CPNS Digelar Tiga Kali dalam Setahun

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

{{caption}}
Aturan Manajemen ASN Segera Terbit, Isinya Ada Pengangkatan TNI/Polri Jadi PNS

Dalam aturan tersebut terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal yang mengatur kinerja PNS hingga ASN

{{caption}}
UU ASN Telah Disahkan, Rekrutmen PNS Bakal Digelar Setiap Tiga Bulan

Mulai 2024 nanti, Kementerian PAN-RB berencana membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital.

{{caption}}
UU ASN Disahkan, Pegawai PPPK Bisa Mengisi Jabatan Pelaksana Hingga Pimpinan Tinggi Pratama Tertentu

Sebelumnya di UU yang lama, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional.

{{caption}}
UU ASN: PNS Bisa Kerja di TNI/Polri Isi Jabatan Sipil

UU ASN mengatur kesempatan PNS mengisi jabatan lain di BUMN kian terbuka. Termasuk bagi TNI/Polri untuk mendapat posisi jabatan sipil.

{{caption}}
UU ASN Disahkan: PNS Bisa Pindah Tugas ke Perusahaan BUMN

Tidak hilangnya status ASN saat berpindah ke BUMN maupun sebaliknya hanya bersifat mobilitas talenta.

PNS
{{caption}}
Presiden Jokowi Teken UU ASN, Prajurit TNI-Polri Bisa Isi Jabatan Sipil

UU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.

{{caption}}
Pensiunan PNS Asal Bekasi Ditemukan Meninggal di Sungai Cimurah, Garut

Korban berdomisili di Pondok Melati, yang terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

{{caption}}
Pemkab Sigi Instruksikan ASN Masuk Kerja Usai Libur Lebaran 2026

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

{{caption}}
Hati-Hati, Kebijakan WFH Bisa Picu Kecemburuan PNS

Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

{{caption}}
PNS Gunakan Mobil Dinas Saat Lebaran Bakal Diberi Sanksi Pemotongan TPP

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

{{caption}}
TNI AL Koarmada RI Bagikan 1.500 Paket Kebutuhan Pokok, Perkuat Semangat Prajurit di Bulan Ramadhan

Koarmada RI dari TNI AL mendistribusikan 1.500 paket kebutuhan pokok kepada prajurit dan PNS, menegaskan komitmen dalam mendukung kesejahteraan serta mempererat kebersamaan di bulan Ramadhan.

csr
{{caption}}
Pemkab Gumas Siapkan Anggaran Rp31,8 Miliar untuk THR ASN 2026

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pejabat negara di tahun 2026, memastikan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang hari raya.

asn
{{caption}}
Retret Kepemimpinan Lemhannas Perkuat Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berharap retret kepemimpinan yang diikuti Ketua DPRD se-Indonesia dapat menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

{{caption}}
BKSAP DPR RI Tegaskan Sikap Keras Indonesia terhadap Israel di Forum Parlemen Global

Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan sikap tegas Indonesia terhadap Israel di forum parlemen internasional IPU, mengutuk serangan dan menyerukan perdamaian global.

{{caption}}
TNI Buka Akses Jalan Longsor Aceh Tengah, Pastikan Mobilitas Warga Lancar

Prajurit TNI Kodim 0106/Aceh Tengah bahu-membahu dengan warga membuka akses jalan yang tertimbun longsor di Desa Mendala. Upaya TNI buka akses jalan longsor Aceh Tengah ini demi kelancaran aktivitas masyarakat.

{{caption}}
Kantor SAR Natuna Sukses Uji Repeater di Puncak Gunung Ranai, Optimalkan Komunikasi Operasi

Kantor SAR Natuna berhasil melakukan uji repeater di puncak Gunung Ranai, memastikan sistem komunikasi optimal untuk operasi SAR dan memperkuat kesiapsiagaan di wilayah perbatasan.

{{caption}}
Geger! Warga Pulau Tanakeke Temukan Benda Diduga Rudal

Komandan Pos AL Takalar, Letnan Satu (MAR) Hamzah membenarkan terkait adanya warga yang menemukan benda mirip rudal.

{{caption}}
Komnas HAM Tegaskan Serangan Terhadap Warga Sipil di Puncak Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.