LIVE

Tenaga Honorer Kena PHK, Bisa Dapat Pesangon?

Tak ada ketentuan tertulis yang mengatur pemberian pesangon bagi pekerja berstatus honorer.

berita analisis
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak. (© 2025 Antaranews)

Pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap honorer di sejumlah instansi kementerian/lembaga (K/L) menjadi sorotan. Menyusul, terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran senilai Rp306 triliun yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun pemerintah menekankan efisiensi, bukan PHK, realitanya beberapa instansi telah melakukan PHK, terutama pada karyawan kontrak dan tenaga lepas.

Lantas apakah honorer yang terdampak PHK berhak mendapatkan pesangon?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menyebut tak ada ketentuan tertulis yang mengatur pemberian pesangon bagi pekerja berstatus honorer di kementerian/lembaga.

"Engak ada pernah saya dengar pegawai negeri dipecat, didaftarkan pesangon itu nggak ada," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (13/2).

Hanya saja, bagi pekerja honorer yang terdampak PHK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan berhak memperoleh bantuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

"Tapi kalau tidak didaftarkan oleh departemen atau perusahaannya ya tentunya tidak dapat," tegasnya.

Tadjudin mengungkapkan pengadaan honorer sendiri menggunakan belan pegawai. Dengan adanya penghematan anggaran, mau tidak mau aksi PHK menjadi tak terelakkan.

"Karena biasanya kalau untuk bayar mereka honor itu kan pakai belanja pegawai itu. Iya dikurangi otomatis mereka (PHK honorer), dikurangi makanya itu," tegasnya.

1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Terdampak Efisiensi Anggaran

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) mengungkapkan bahwa setidaknya 1.235 orang Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran yang dilakukan.

Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk petugas penyuluh koperasi termasuk dalam kategori barang dan jasa, sehingga anggaran tersebut akan langsung dipotong.

"Tentang 1.235 PPKL penyuluh koperasi lapangan. Itu yang nanti kita formulasikan, karena itu akan terganggu pasti. Karena dalam mata anggaran kita masuknya barang dan jasa, sehingga langsung dipotong. Itu pasti dampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa. Maka itu, jasa. Jadi langsung dipotong," jelas Menkop.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Yunita Amalia
Editor Yunita Amalia
S
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
7 Poin Penting RUU Polri, Salah Satunya Penempatan pada Jabatan Sipil

{{caption}}
Kemendagri Minta Bulog Percepat Distribusi Minyak Goreng ke Papua

{{caption}}
Ledakan dari Pabrik Kimia di Cilegon, Tercium Bau Menyengat

{{caption}}
Prabowo Resmikan Museum Seskoad, Tempat 'Lahirnya' 3 Presiden

{{caption}}
MK Gugurkan Uji Materi UU ITE, Ini Penyebabnya

{{caption}}
Wakil Kepala BGN Buka Suara soal Isu Kena OTT Kejagung

Topik Terkait
{{caption}}
Gubernur Bengkulu Larang PHK PPPK, Dorong Efisiensi Anggaran Tanpa Pemutusan Kerja

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengeluarkan larangan tegas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), mendorong pemerintah daerah mencari solusi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Gubernur Bengkulu
{{caption}}
Ada Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani: Tidak Ada PHK Honorer di Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menekankan bahwa kebijakan efisiensi atau rekontruksi anggaran yang dilakukan di berbagai Kementerian dan Lembaga.

Sri Mulyani
{{caption}}
KemenPAN-RB soal Dampak Efisiensi Anggaran: Yang Kena PHK Pegawai Outsourcing, Bukan Honorer

Pegawai yang terdampak PHK kemungkinan besar bukan pegawai honorer kementerian, melainkan pegawai outsourcing.

Honorer
{{caption}}
Hasan Nasbi Jamin Efisiensi Anggaran Tak Berdampak Besar pada Rakyat: Tidak Ada PHK!

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi," kata Hasan Nasbi.

EfisiensiAnggaran
{{caption}}
Honorer Terancam di-PHK Akibat Efisiensi Anggaran, MenPAN-RB: Keputusan Masing-Masing Instansi

Keputusan terkait pegawai honorer sepenuhnya berada di tangan masing-masing instansi.

Berita Update
{{caption}}
Pegawai Honorer akan Dihapus, Menpan RB Siapkan Pengganti dengan Dua Status PPPK

Menpan RB memastikan pegawai honorer akan dihapus berdasarkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2023.

Berita Kemenpan RB
{{caption}}
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Abdullah Azwar Anas
{{caption}}
Aturan KemenPAN-RB Batalkan Penghapusan Honorer, tapi Tak Ada soal Diangkat Jadi PPPK

KemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.

PPPK
{{caption}}
Harga Emas Diprediksi Terus Naik Pada Tahun 2026, Analis Beberkan Faktor Penyebabnya

Analis Mirae Asset Sekuritas, Muhammad Farras Farhan menemukan adanya korelasi antara pergerakan harga emas dengan indeks dolar AS.

berita analisis
{{caption}}
Prediksi Pertandingan Oxford United Vs Port FC di Final Piala Presiden 2025 Malam ini, 13 Juli 2025

Oxford United akan bertanding melawan Port FC dalam final Piala Presiden 2025, yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat.

berita analisis
{{caption}}
Prediksi Pertandingan Liga Indonesia All Star Vs Dewa United Hari ini, 12 Juli 2025

Liga Indonesia All Star akan berhadapan dengan Dewa United dalam perebutan posisi ketiga Piala Presiden 2025.

berita analisis
{{caption}}
Prediksi Pertandingan Dewa United Vs Port FC di Piala Presiden 2025 Hari ini, 10 Juli 2025

Dewa United akan bertanding melawan Port FC pada lanjutan Grup B Piala Presiden 2025, yang diadakan hari ini di Stadion Si Jalak Harupat.

berita analisis
{{caption}}
Sedang Berlangsung, ini Link Nonton Live Streaming Persib Vs Dewa United

Jangan sampai ketinggalan siaran langsung pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United dalam Grup B Piala Presiden 2025.

berita analisis
{{caption}}
Saksikan Live Streaming Persib Bandung Vs Dewa United, Kick-Off 19.30 WIB Malam ini

Persib Bandung akan menghadapi Dewa United dalam pertandingan Grup B Piala Presiden 2025.

berita analisis
{{caption}}
Data KSPI Ungkap Ratusan Buruh Kena PHK pada Mei 2026, Ini Faktor Penyebabnya

KSPI menginformasikan bahwa pada Mei 2026, terdapat ratusan buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

berita update
{{caption}}
PHK Baru di Industri Teknologi, LinkedIn Disebut Bakal Rumahkan 5 Persen Karyawannya

Tidak seperti perusahaan teknologi lainnya, LinkedIn melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan disebabkan oleh kecerdasan buatan (AI).

berita update
{{caption}}
Perkebunan Kaltim: Pilar Ekonomi Penopang Ratusan Ribu Pekerja di Tengah Badai Efisiensi Tambang

Sektor perkebunan Kaltim kokoh sebagai pilar ekonomi, menyerap 354.000 pekerja, menawarkan harapan di tengah efisiensi industri pertambangan yang mengancam PHK.

disbun kaltim
{{caption}}
Peringati Hari Buruh, Ketua DPR Puan Maharani Soroti Gelombang PHK Hingga Nasib Pekerja Digital

Puan menyoroti ancaman gelombang PHK yang mulai terasa di sektor industri nasional dampak konflik geopolitik global.

hari buruh
{{caption}}
Program MBG Buka Lapangan Kerja Baru, Eks Korban PHK Massal Kini Bisa Menafkahi Keluarga

Setelah mengalami pengangguran selama lima bulan akibat pemutusan hubungan kerja massal, Suranto kini berhasil bangkit berkat program MBG.

berita update
{{caption}}
Gubernur Sumut Perjuangkan Kepastian Pesangon Buruh PBPH PT TPL Pasca-Pencabutan Izin

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bergerak cepat memperjuangkan kepastian pesangon buruh PBPH PT Toba Pulp Lestari setelah izin perusahaan dicabut, menimbulkan kekhawatiran ribuan pekerja.

bobby nasution