Pemerintah Bahas Revisi UU IKN Nusantara, Ini Poin Jadi Sorotan

Pemerintah tegaskan komitmen pemindahan ASN ke IKN, menargetkan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 sesuai Perpres 79/2025, sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur sosial dan keberlanjutan fiskal.

Peraturan ini merupakan revisi dari Perpres Nomor 109 Tahun 2024 yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan, partainya ingin agar infrastruktur yang ada di IKN segera diaktifkan.

Anas mengatakan terdapat sejumlah persyaratan kompetensi ASN yang akan dipindahkan ke IKN.

Sederet alasan Mahfud MD yang akan tetap melanjutkan pembangunan IKN.

Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.

Panja dibentuk setelah DPR mendengarkan pandangan pemerintah tentang alasan revisi UU IKN yang baru disahkan setahun lalu.

Risiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.

Revisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.

Pemerintah mengajukan revisi UU IKN. Salah satunya Kewajiban Presiden Berikutnya Lanjutkan IKN

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya setiap perguruan tinggi memiliki Center of Excellence yang khas guna mendukung transformasi pembangunan nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy tegaskan komitmen Indonesia menyiapkan Arah Pembangunan Pasca 2030, hadapi krisis iklim hingga disrupsi teknologi.

Bappenas menegaskan keberlanjutan adalah faktor krusial untuk mendongkrak daya saing komoditas berkelanjutan Indonesia di pasar global. Platform Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) menjadi instrumen utama dalam upaya ini.

Bappenas aktif mendorong pengembangan Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang mencapai 87 persen.

Bappenas menegaskan transformasi menuju ekonomi hijau bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis Indonesia untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim.

Bappenas menekankan pentingnya Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial sebagai perspektif integral dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menegaskan Pertanian Kutai Timur dalam arti luas menjadi bagian penting transformasi ekonomi untuk menggeser dominasi sektor pertambangan di daerah tersebut.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Otorita IKN menegaskan hingga kini tak ada rencana pembangunan IKN dihentikan.

Putusan tersebut dinilai mempertegas, pembangunan IKN tetap berada dalam koridor konstitusi dan dapat terus berjalan sesuai tahapan pemerintah.

Keputusan MK sangat relevan karena Jakarta masih memiliki peran penting sebagai ibu kota negara.

PDI Perjuangan menyarankan Wapres Gibran berkantor di IKN agar biaya perawatan IKN tidak mubazir. PDI Perjuangan mencontohkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.