Bappenas Dorong Biodiversity Credit, Solusi Pembiayaan Inovatif Konservasi Hayati Indonesia

Bappenas aktif mendorong pengembangan Biodiversity Credit sebagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mengatasi kesenjangan pendanaan konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang mencapai 87 persen.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati, dengan kesenjangan pendanaan yang signifikan setiap tahunnya. Kebutuhan pendanaan mencapai triliunan rupiah, jauh melampaui kapasitas yang tersedia saat ini. Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) gencar mendorong pengembangan "biodiversity credit" sebagai solusi pembiayaan inovatif. Instrumen ini diharapkan dapat memperkuat upaya konservasi sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di Tanah Air.

Langkah strategis ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045. Biodiversity credit merepresentasikan hasil positif keanekaragaman hayati yang terukur, terverifikasi, dan berbasis bukti, serta dirancang untuk menghasilkan manfaat tambahan di luar skenario business as usual.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa keanekaragaman hayati bukan hanya aset ekologis, tetapi juga fondasi penting pembangunan nasional. Aset ini berperan dalam mendukung ketahanan pangan, serta membuka potensi besar ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kesenjangan Pendanaan dan Urgensi Biodiversity Credit

Berdasarkan Biodiversity Expenditure Review, kebutuhan pendanaan pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia diperkirakan mencapai Rp118,5–Rp163,8 triliun per tahun. Angka ini sangat kontras dengan kapasitas pembiayaan yang saat ini baru sekitar Rp21,6 triliun per tahun, menciptakan kesenjangan hingga 82–87 persen. Kesenjangan ini menunjukkan urgensi untuk mencari instrumen pembiayaan inovatif seperti biodiversity credit.

Teguh Sambodo menjelaskan bahwa pengembangan biodiversity credit menjadi krusial untuk mengisi kesenjangan pembiayaan ini. Instrumen ini dirancang untuk menghasilkan manfaat tambahan bagi keanekaragaman hayati di luar skenario business as usual, memastikan bahwa investasi yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan.

Pemerintah Indonesia, melalui Bappenas, melihat biodiversity credit sebagai bagian integral dari strategi pembiayaan IBSAP 2025–2045. Strategi ini mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan, termasuk instrumen berbasis pasar, perluasan peran dunia usaha melalui skema blended finance, serta penguatan kemitraan pemerintah dan swasta.

Tiga Jenis Biodiversity Credit dan Proyek Percontohan

Biodiversity credit merupakan instrumen pembiayaan inovatif yang merepresentasikan hasil positif keanekaragaman hayati yang terukur, terverifikasi, dan berbasis bukti. Terdapat tiga jenis utama dari instrumen ini yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencapai tujuan konservasi.

Jenis pertama adalah uplift, yang berfokus pada restorasi ekologi aktif untuk meningkatkan nilai keanekaragaman hayati. Kedua, conserve, bertujuan untuk menjaga ekosistem tetap utuh dan berfungsi optimal. Jenis ketiga, avoided loss, melalui upaya pencegahan penurunan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh berbagai faktor.

Saat ini, Bappenas bersama Kementerian/Lembaga terkait, dengan dukungan dari UNDP Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN), sedang menginisiasi tiga proyek percontohan. Selain itu, mereka juga menyusun white paper biodiversity credit yang diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan pasar yang kredibel dan berkelanjutan di Indonesia.

Integritas dan Kolaborasi Internasional dalam Pengembangan Biodiversity Credit

Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Noer Adi Wardojo, menyoroti pentingnya pendekatan high-integrity biodiversity credit. Ia menekankan perlunya penguatan pelibatan pemangku kepentingan, pengembangan pilot project, serta pembentukan task force biodiversity credit.

Noer menegaskan bahwa pengembangan biodiversity credit di Indonesia harus dilandasi integritas tinggi, pelibatan pemangku kepentingan yang inklusif, dan kerangka tata kelola yang kuat. Hal ini penting agar instrumen ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi keanekaragaman hayati dan tidak hanya menjadi formalitas.

Pemerintah Australia turut berbagi pengalaman dalam pengembangan pasar biodiversity credit melalui Nature Repair Market mereka. Skema ini menghasilkan perlindungan keanekaragaman hayati berintegritas tinggi melalui proses transparan dan berbasis ilmiah, serta secara khusus mengakui peran penting masyarakat First Nations dalam perlindungan keanekaragaman hayati.

Melalui dialog ini, Indonesia dan Australia berkomitmen memperkuat kolaborasi, meningkatkan kapasitas, dan berbagi pengetahuan. Kerja sama ini diharapkan mendukung implementasi IBSAP 2025–2045, agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta pencapaian target Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) dan Perjanjian Paris.

Sumber: AntaraNews