Menko Airlangga Bilang 480 Pemda Masuk Kategori Digital

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempercepat penerapan pembayaran pajak nontunai demi dongkrak PAD dan digitalisasi daerah. Target 2026 menjadi krusial. Bagaimana strateginya?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berhasil menghimpun Rp2,08 triliun dari pajak sektor digital per Februari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan terus mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil menghimpun Rp1,13 triliun dari pajak sektor digital pada Januari 2026, menunjukkan kontribusi signifikan ekonomi digital bagi penerimaan negara.

Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan target ambisius Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp400 miliar untuk tahun 2026, didukung strategi inovatif dan optimalisasi sektor pajak. Bagaimana Pemkot Bengkulu akan mencapai target PAD Bengkulu 2026 ini?

Pemerintah Kabupaten Lamongan berhasil mencatat realisasi PBB-P2 Lamongan 2025 sebesar Rp58,15 miliar, melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Pemerintah kumpulkan Rp11,44 triliun pajak digital Januari–Oktober 2025. PPN PMSE jadi kontributor terbesar, total setoran sejak 2022 mencapai Rp43,75 triliun.

Melalui sistem digitalisasi, penerimaan pajak masyarakat dapat langsung tercatat dan masuk ke Bapenda, sehingga berdampak positif pada peningkatan PAD.

Hingga Juli 2025, pemerintah telah menunjuk 223 perusahan sebagai pemungut PPN PMSE.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan unit kerja yang berkaitan langsung dengan layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor, meskipun kebijakan WFH mulai diterapkan, demi menjaga kualitas Layanan Publik Papua Tengah.

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen meningkatkan Transparansi Hibah SIPD dengan pendampingan input usulan dana hibah 2027, memastikan akuntabilitas dan tepat sasaran.

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan Digitalisasi Pemerintahan Sulteng dan pembenahan data, menuntut inovasi serta prestasi dari para pejabat demi pelayanan publik yang lebih baik dan akurat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan kembali Komitmen ASN Sulteng dalam melayani masyarakat secara profesional, didukung percepatan digitalisasi dan Command Center untuk respons yang lebih cepat.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Papua akan memperkuat enam bidang layanan pemerintah pada 2026, termasuk pencegahan korupsi dan digitalisasi, demi peningkatan kualitas publik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bonus insentif fiskal tersebut diberikan kepada 34 daerah, yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota dan 25 kabupaten.