Pemerintah Bagi-Bagi Insentif Ke-34 Pemda, Totalnya Rp340 Miliar

Pemerintah Kabupaten Sigi berhasil meraih dana insentif daerah sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri. Penghargaan ini diberikan atas kinerja luar biasa Pemkab Sigi dalam pengendalian inflasi Sigi di tingkat daerah.

Skema penghargaan tersebut dibagi berdasarkan regional agar kompetisi berlangsung lebih adil dan merata.

Tito mengibaratkan pemberian penghargaan tersebut sebagai penerapan konsep "carrot and stick" dalam tata kelola pemerintahan.

Menurut Tito, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan medi

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan Insentif Fiskal Pemda yang sukses menjaga inflasi dan mengakselerasi digitalisasi daerah. Simak daftar penerima penghargaan!

Langkah ini diharapkan dapat mendorong daerah semakin inovatif dalam menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital.

KPPN Tanjung menyalurkan total Rp66,56 miliar Insentif Daerah kepada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, diharapkan mendorong kinerja dan pembangunan daerah.

Kementerian Keuangan kembali menyalurkan insentif fiskal sebesar Rp300 miliar bagi pemerintah daerah berkinerja baik di 2025. Dana ini penting untuk percepatan penurunan stunting dan memotivasi pemda.

Pemerintah pusat berencana memberikan insentif sebesar Rp10 miliar kepada pemerintah daerah yang bisa mengelola air dengan baik.

Pemerintah memberikan insentif fiskal ke 33 pemda yang berhasil kendalikan inflasi.

Penghargaan ini diberikan karena 15 tim berhasil mengendalikan inflasi.

Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Anggota DPR RI mengusulkan alokasi dana APBN 2027 untuk 1.000 Bioskop Desa, bertujuan menghidupkan kembali rumah produksi kecil dan potensi film daerah yang selama ini kesulitan akses tayang. Inisiatif ini diharapkan dapat memajukan perfilman nasional sec

Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan program penghapusan denda pajak daerah hingga Juni 2026, memberikan keringanan signifikan bagi wajib pajak di tengah tantangan ekonomi global. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepatuhan dan mendukung pembanguna

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di NTT mencapai Rp23,05 triliun hingga akhir 2025. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan kesej

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak pemerintah daerah segera melakukan revisi Perda RTRW demi melindungi lahan sawah dari alih fungsi, menjaga ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Kabupaten Agam membuka pintu lebar bagi investor dengan menawarkan Kemudahan Investasi Agam berupa insentif pajak dan keringanan retribusi, demi meningkatkan kesejahteraan warga.

Pemerintah Kabupaten Tangerang berhasil meraih Insentif Penanganan Stunting Tangerang sebesar Rp7,2 miliar, menjadikannya penerima terbesar nasional berkat kinerja luar biasa dalam menekan angka stunting. Dana ini akan digunakan untuk program prioritas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesak pemerintah daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran demi optimalisasi TKD yang mencapai Rp1.300 triliun, akankah tantangan ini berhasil diwujudkan?

Peningkatan jumlah Pemda yang masuk kategori digital sejalan dengan peningkatan realisasi pajak retribusi daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.