Digitalisasi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Papua Tengah memastikan unit kerja yang berkaitan langsung dengan layanan publik tetap wajib bekerja dari kantor, meskipun kebijakan WFH mulai diterapkan, demi menjaga kualitas Layanan Publik Papua Tengah.

Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen meningkatkan Transparansi Hibah SIPD dengan pendampingan input usulan dana hibah 2027, memastikan akuntabilitas dan tepat sasaran.

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong percepatan Digitalisasi Pemerintahan Sulteng dan pembenahan data, menuntut inovasi serta prestasi dari para pejabat demi pelayanan publik yang lebih baik dan akurat.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menegaskan kembali Komitmen ASN Sulteng dalam melayani masyarakat secara profesional, didukung percepatan digitalisasi dan Command Center untuk respons yang lebih cepat.