DJP Catat 9 Juta Laporan SPT Masuk per 25 Maret 2026

DJP mencatat pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 mencapai 13,3 juta hingga 20 Mei 2026, didominasi wajib pajak karyawan.

Ditjen Pajak mencatat 13,2 juta SPT Tahunan telah dilaporkan hingga 17 Mei 2026, sementara aktivasi akun Coretax mencapai 19,2 juta.

Untuk wajib pajak badan dengan tahun buku Januari hingga Desember, pelaporan mencapai 894.537 SPT dalam rupiah dan 1.496 SPT dalam dolar AS.

Hingga tanggal 7 Mei 2026, jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diterima mencapai 13.193.052.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan mencapai 12.109.636.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 10.151.854 SPT.

Secara rinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.943.687 SPT.

DJP mencatat 11,4 juta SPT telah dilaporkan hingga 19 April 2026. Aktivasi akun Coretax juga mencapai 18,1 juta wajib pajak.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.729.122 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.654.060 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.562.253 SPT.

Mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 9.468.238 SPT.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan mengenai masalah kurang bayar yang terjadi dalam sistem perpajakan, termasuk yang dialami oleh Menkeu Purbaya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yakin target laporan SPT PPh tahun pajak 2025 akan mencapai 8,5 juta hingga akhir Maret 2026, didukung inovasi layanan digital dan upaya proaktif DJP.

Pemerintah Kabupaten Buleleng meluncurkan inovasi Samsat Keliling untuk menjangkau masyarakat di pelosok desa, memastikan pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih mudah dan cepat, serta mendongkrak pendapatan daerah.

Kanwil DJP Kalselteng gencar lakukan Edukasi Pajak Generasi Muda melalui program Office Tour, memperkenalkan peran pajak dan sistem Coretax kepada siswa untuk membentuk wajib pajak patuh di masa depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kuota pembatasan pencairan restitusi pajak, meskipun pemerintah kini lebih berhati-hati demi mencegah potensi kebocoran negara.

Nandang memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan ketentuan aturan.

Pemkot Medan manfaatkan Car Free Day (CFD) untuk membuka Layanan PBB di CFD Medan, mempermudah masyarakat tunaikan kewajiban pajak sekaligus tingkatkan pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku secara masif memperluas akses pembayaran elektronik untuk pajak daerah, langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempermudah wajib pajak.