Bupati Morut Tegaskan Pelaku Industri Wajib Patuhi Aturan Zero ODOL

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, mewajibkan pelaku industri patuhi aturan Zero ODOL demi keselamatan dan keberlanjutan infrastruktur jalan. Adaptasi segera!

Kolonodale, Sulawesi Tengah – Bupati Morowali Utara (Morut), Delis Julkarson Hehi, dengan tegas menyatakan bahwa seluruh pelaku industri di wilayahnya wajib mematuhi aturan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL). Kebijakan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi darat yang aman, berdaya saing, dan berkeselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Meskipun implementasi penuh kebijakan ini baru akan efektif pada 1 Januari 2027, Bupati Delis menekankan pentingnya adaptasi dini bagi semua pihak terkait.

Pernyataan ini disampaikan Delis Julkarson Hehi di Kolonodale, Morowali Utara, pada Sabtu (08/11), menyoroti urgensi bagi pelaku usaha. "Pelaku industri perlu beradaptasi atas kebijakan ini tanpa mengurangi produktivitas," ujarnya, seraya menambahkan bahwa hal ini juga berlaku untuk pelaku usaha angkutan logistik di daerah tersebut. Tujuannya jelas, yakni menegakkan ketertiban angkutan barang, meminimalkan kerusakan infrastruktur jalan, dan secara signifikan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di Morowali Utara.

Bupati Delis menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Zero ODOL bukan hanya sekadar penegakan aturan, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk menjaga keselamatan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih tidak hanya berpotensi merusak jalan, tetapi juga mengancam nyawa pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, adaptasi dan kepatuhan sejak sekarang menjadi kunci utama demi masa depan transportasi yang lebih baik di Morowali Utara.

Pentingnya Kepatuhan Zero ODOL bagi Industri

Penerapan kebijakan Zero ODOL oleh pemerintah pusat memiliki dampak besar terhadap sektor industri, khususnya di Morowali Utara yang kaya akan aktivitas pertambangan. Bupati Delis Julkarson Hehi menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan pembangunan. "Penerapan Zero ODOL bukan sekadar penegakan aturan, namun kebutuhan untuk menjaga keselamatan dan keberlanjutan pembangunan daerah," tegasnya, menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan dan lingkungan.

Pelaku industri, termasuk perusahaan pertambangan dan angkutan logistik, didorong untuk segera berbenah dan menyesuaikan operasional mereka. Adaptasi ini mencakup perencanaan ulang kapasitas angkut dan dimensi kendaraan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kepatuhan ini akan membantu mengurangi risiko kecelakaan dan memastikan bahwa infrastruktur jalan yang telah dibangun dapat bertahan lebih lama, mendukung kelancaran arus logistik tanpa hambatan.

Kepatuhan terhadap Zero ODOL juga mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dengan mematuhi aturan, pelaku industri turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi semua. Ini adalah langkah proaktif yang menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Dampak Over Dimension Over Loading (ODOL) dan Solusi

Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) menimbulkan berbagai masalah serius, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan hingga ancaman keselamatan pengguna jalan. Bupati Delis Julkarson Hehi menjelaskan bahwa muatan dan dimensi yang berlebih secara signifikan mempercepat kerusakan jalan. "Infrastruktur tidak boleh rusak hanya karena pelanggaran teknis. Daerah tumbuh, tetapi tidak boleh tumbuh dengan cara yang merugikan masyarakat," ucapnya, menegaskan bahwa biaya perbaikan jalan akibat ODOL sangat besar dan merugikan anggaran daerah.

Setiap kelas jalan memiliki batas kapasitas beban maksimal yang harus dipatuhi. Jalan kelas I, misalnya, dibatasi hingga 10 ton, sementara kelas II dan III maksimal 8 ton sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Pelanggaran terhadap batas ini tidak hanya merusak struktur jalan, tetapi juga dapat menyebabkan kecelakaan fatal karena ketidakstabilan kendaraan dan kesulitan manuver, terutama di jalan-jalan yang tidak dirancang untuk beban ekstrem.

Solusi utama untuk mengatasi masalah ODOL adalah kepatuhan penuh dari semua pihak terkait. Pelaku usaha harus berinvestasi dalam armada yang sesuai standar dan memastikan muatan tidak melebihi kapasitas. Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, terus melakukan sosialisasi masif untuk meningkatkan kesadaran. Kepatuhan ini merupakan kunci untuk menjaga umur infrastruktur jalan yang vital bagi arus logistik industri di Morowali Utara, sekaligus memastikan keselamatan seluruh masyarakat.

Sinergi Menuju Transportasi Aman dan Berkelanjutan

Program Zero ODOL merupakan bagian integral dari langkah nasional menuju Indonesia tanpa kendaraan kelebihan dimensi dan muatan, yang memerlukan sinergi kuat dari berbagai pihak. Bupati Delis Julkarson Hehi mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan pelaku usaha di Morowali Utara untuk beradaptasi. "Saya percaya para pelaku usaha mampu menyeimbangkan kepentingan produksi dengan ketaatan terhadap aturan. Kami juga mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan masif melakukan sosialisasi ke daerah, termasuk di Morowali Utara," tuturnya.

Sinergi antara aparat penegak hukum, perusahaan angkutan, dan masyarakat menjadi krusial dalam mewujudkan tujuan ini. Perusahaan angkutan diharapkan proaktif dalam melakukan penyesuaian armada dan sistem logistik mereka. Sementara itu, masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan pelanggaran yang terlihat, mendukung upaya penegakan aturan, dan memahami pentingnya kebijakan ini untuk kepentingan bersama.

Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan Morowali Utara dapat mencapai sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien. Hal ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengorbankan keselamatan publik, tetapi juga menjaga keberlanjutan infrastruktur jalan untuk jangka panjang. Adaptasi dini dan komitmen bersama adalah fondasi untuk menciptakan lingkungan transportasi yang lebih baik dan bertanggung jawab di seluruh Indonesia.

Sumber: AntaraNews