Dirjen Hubdat Bahas Upaya Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat dalam Mukernas IV Organda

"Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda, sebab masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek."

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Langkah tersebut mencakup penanganan kendaraan over dimension and overload (ODOL) hingga penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU).

Hal ini disampaikan Dirjen Aan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tahun 2025 periode 2021–2026 di Yogyakarta, Selasa (14/10).

Mengusung tema "Penguatan Penegakan Hukum dan Regulasi Angkutan Jalan dalam Penanggulangan ODOL dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat", kegiatan tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha transportasi.

"Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda, sebab masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek, mulai dari kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, kemacetan, hingga kerusakan infrastruktur jalan, penurunan umur kendaraan, dan peningkatan polusi udara," ujar Aan.

Menurutnya, transportasi darat memegang peranan penting dalam sistem logistik nasional, sehingga membutuhkan standar keselamatan, efisiensi, dan pelayanan yang tinggi. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025–2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. "RAN ini melibatkan sembilan rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan serta pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha," jelas Aan.

Selain itu, Kemenhub juga mengoptimalkan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU). Hingga Juni 2025, sebanyak 220 perusahaan telah dinyatakan lulus SMK-PAU, terdiri atas 142 perusahaan angkutan barang dan 78 perusahaan angkutan orang.

Langkah Digitalisasi Diperkuat Lewat Penerapan BLUe

Langkah digitalisasi juga diperkuat melalui penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLUe) berbasis RFID. "Tanda uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan, mempermudah penindakan, serta mengoptimalkan pengawasan. Sistem ini juga terintegrasi dengan MitraDarat, Ferizy, MyPertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri," paparnya.

Dirjen Aan menambahkan, pihaknya juga tengah mengoptimalkan pengawasan kendaraan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang. Hingga 2024, tercatat 89 UPPKB telah beroperasi, dan beberapa di antaranya telah dilengkapi teknologi Weigh In Motion (WIM) untuk memantau muatan kendaraan secara otomatis.

Selain pengawasan, peningkatan kompetensi pengemudi menjadi fokus utama. Hingga Oktober 2025, Kemenhub telah melaksanakan 1.744 diklat pengemudi angkutan umum serta 110 pelatihan Training of Trainer (ToT) guna memperkuat profesionalisme pengemudi.

Aan juga mengungkapkan, kebijakan pembatasan angkutan barang bersumbu tiga ke atas selama periode Lebaran 2025 terbukti efektif. "Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 menurun 22,38% dibandingkan Maret 2025," ujarnya.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan Zero ODOL pada 1 Januari 2027. "Kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4% serta menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun," tegas Aan.

Ia berharap Mukernas IV Organda dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku transportasi dalam membangun sistem logistik nasional yang selamat, aman, efisien, dan berkelanjutan.