aturan ODOL

Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh truk-truk ODOL betul-betul parah seperti membuat hancur jembatan di Kabupaten Lahat, Sumsel.

"Penanganan ODOL di Indonesia tidak bisa lagi ditunda, sebab masalah ini telah menyebabkan dampak mengerikan di berbagai aspek."

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi menyampaikan bahwa ASDP akan mengetatkan kendaraan yang tidak sesuai ketentuan atau membawa muatan berlebih untuk melakukan penyeberangan. Apalagi di tengah layanan Angkutan Natal dan Tahun Baru saat ini yang terkendala cuaca ekstrem.

Hendro mengatakan tidak adanya penundaan Zero ODOL karena kontribusi kecelakaan dari angkutan tersebut mencapai 12 persen, sementara 73 persen kecelakaan berasal dari sepeda motor.

Budi menambahkan, pembatasan terhadap kendaraan jenis barang masih dibolehkan menggunakan jalan tol dan jalan nasional namun dengan waktu tertentu.

Para pengusaha yang tergabung Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah mempertanyakan keputusan Korlantas Polri yang akan memasang enam perangkat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan tol.

Ada dua pelanggaran yang menjadi incaran ETLE di Tol. Pelanggaran pertama adalah truk over dimension over loading (ODOL). Kedua pelanggaran dilakukan pengemudi yang melebihi batas kecepatan di jalan tol.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menyampaikan, pihaknya sudah mendapat masukan dari Kakorlantas Polri untuk melakukan penindakan truk ODOL.

Menurut Kemenhub, ketidakseragaman tarif yang menyebabkan banyak pengusaha angkutan barang melanggar ketentuan kelebihan muatan. Dia tidak memungkiri adanya hubungan kerja antara operator kendaraan dengan pemilik barang dalam bisnis angkutan barang tersebut.

Meski tidak termasuk daam sasaran operasi, namun bila polisi menemukan kendaraan ODOL akan dilakukan sosialisasi, dan penindakan sebagai upaya terakhir.

Pemerintah awalnya berencana memberlakukan aturan ODOL pada tahun 2020. Namun, Pandemi Covid-19 yang menghantam dunia, termasuk Indonesia menimbulkan ragam penolakan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan berbagai upaya untuk menertibkan truk kelebihan muatan atau over dimension overload (Odol) di berbagai daerah. Hal ini lantaran selain membahayakan, truk overload juga menjadi salah satu biang kerusakan jalan.