Kemenhub: Tidak Ada Penundaan Aturan Pelarangan Truk Kelebihan Muatan

Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa tidak ada penundaan kebijakan zero over dimension over load (ODOL) di 2023. Pelaksanaan kebijakan tersebut akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dinamika lapangan.

"Di 2023 tetap kita akan memberlakukan Zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kita rumuskan bagaimana Zero ODOL itu bisa terlaksana dengan baik," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Hendro Sugiatno dalam konferensi pers akhir tahun 2022 di kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (27/12).

Hendro mengatakan tidak adanya penundaan Zero ODOL karena kontribusi kecelakaan dari angkutan tersebut mencapai 12 persen, sementara 73 persen kecelakaan berasal dari sepeda motor.

Dia mengingatkan kembali bahwa kebijakan Zero ODOL merupakan kesepakatan antara instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Korlantas.

Kebijakan ini sejatinya telah digagas sejak 2017. Namun, terdapat permintaan agar menunda Zero ODOL hingga 2018. Penundaan kembali diajukan hingga 2019 dan hingga saat ini.

Selama penundaan tersebut, Hendro mengatakan, angkutan dengan muatan berlebih bukan berkurang justru bertambah. Atas pertimbangan ini, dia menegaskan bahwa tidak ada penundaan penerapan Zero ODOL di 2023.

"Dalam penundaan-penundaan itu tidak diikuti dengan action plan dari yang ingin menunda. Kita juga menyadari betul bahwa alasan-alasan seperti ekonomi bisa kita terima tapi kita juga harus konsekuen apa yang telah disepakati tentang kebijakan Zero ODOL," tandasnya.

Permintaan Pengusaha

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta adanya keringanan fiskal atau subsidi selama transisi zero over dimension over load (ODOL). Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani mengatakan, tanpa adanya insentif penerapan zero ODOL, biaya logistik akan terkerek naik dan menyebabkan kenaikan inflasi.

"Kalau ini tidak ada perencanaan insentif maka di Januari nanti kalau betul-betul dilakukan akan mengakibatkan logistik itu sangat tinggi dan kalau logistik itu tinggi maka akan memicu kenaikan inflasi," ujar Haryadi saat konferensi pers"Outlook Ekonomi 2023" di Jakarta, Rabu (21/12).

Haryadi mengatakan, untuk menerapkan zero ODOL perlu masa transisi dengan nilai investasi tinggi. Sebab, pelaku usaha logistik harus mengganti kendaraan-kendaraan angkut.

Dia menampik jika Apindo menolak kebijakan zero ODOL, hanya saja jika masa transisi sangat pendek maka imbasnya ke biaya logistik yang mengalami kenaikan.

"Kita sangat mendukung Zero ODOL namun yang diperuntukkan adalah masa transisi untuk membuat program Zero ODOL ini bisa diimplementasikan dengan baik dan lancar serta terjangkau investasinya," pungkasnya.