Tahukah Anda? Kemenhub Ajak Organda Wujudkan Ekosistem Logistik Berkeselamatan dan Efisien, Targetkan Zero ODOL 2027

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengajak Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk berkolaborasi. Ajakan ini bertujuan menciptakan ekosistem logistik berkeselamatan yang efisien dan berkelanjutan di tingkat nasional. Langkah strategis ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas transportasi darat secara signifikan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyampaikan ajakan tersebut saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organda. Acara penting ini berlangsung di Yogyakarta, menandai komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan logistik di Indonesia.

Mukernas IV Organda tahun 2025 periode 2021-2026 menjadi momentum untuk menyatukan visi. Pemerintah serius menangani permasalahan kendaraan over dimension over loading (ODOL) serta implementasi sistem manajemen keselamatan. Upaya ini diharapkan membawa dampak positif bagi seluruh sektor terkait.

Permasalahan kendaraan dengan muatan berlebih dan dimensi tidak sesuai atau yang dikenal dengan ODOL, telah menimbulkan dampak yang sangat luas. Masalah ini menyebabkan peningkatan kecelakaan lalu lintas yang seringkali menimbulkan korban jiwa. Selain itu, ODOL juga memicu kemacetan parah di berbagai ruas jalan.

Penanganan pelanggaran ODOL di Indonesia dinilai sudah tidak bisa lagi ditunda. Dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek keselamatan, tetapi juga merusak infrastruktur jalan dan memperpendek usia kendaraan. Lebih lanjut, ODOL meningkatkan tingkat pencemaran udara di berbagai daerah.

Keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah komprehensif. Salah satunya adalah Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. "RAN ini melibatkan 9 rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha," tutur Dirjen Aan.

Pemerintah juga mengoptimalkan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMK-PAU). Hingga Juni 2025, total perusahaan yang telah lulus SMK-PAU mencapai 220 perusahaan. Angka ini terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang dan 78 perusahaan angkutan orang, menunjukkan peningkatan kesadaran keselamatan.

Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID) menjadi salah satu inovasi penting. Tanda Uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan dan mempermudah penindakan pelanggaran. Sistem ini juga mengoptimalkan pengawasan dan pencatatan kendaraan secara efisien.

Sistem BLUe ini terintegrasi dengan berbagai pihak terkait. Integrasi tersebut meliputi MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri. Hal ini menciptakan jaringan pengawasan yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Optimalisasi pengawasan juga dilakukan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang. Hingga tahun 2024, terdapat 89 UPPKB yang telah beroperasi. Beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi weigh in motion (WIM) untuk penimbangan yang lebih akurat.

Selain itu, Kemenhub menyelenggarakan diklat pengemudi dan training of trainer (TOT) secara berkala. Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum dan 110 kali TOT. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengemudi di lapangan.

Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan pelarangan kendaraan ODOL pada 1 Januari 2027. Target ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem logistik berkeselamatan yang lebih baik. Kebijakan ini diharapkan membawa perubahan signifikan dalam sektor transportasi.

Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 mengalami penurunan 22,38 persen dibandingkan Maret 2025. "Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran 2025," jelas Dirjen Aan, mengindikasikan efektivitas kebijakan pembatasan.

Penerapan kebijakan zero ODOL diharapkan mampu memberikan dampak positif yang besar. Kebijakan ini ditargetkan dapat menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4 persen. Selain itu, zero ODOL juga diproyeksikan dapat menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun.

Sumber: AntaraNews