BPJPH dan Kemenperin Perkuat Sinergi Matangkan Implementasi Wajib Halal 2026

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat sinergi. Keduanya mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026 yang akan berlaku pada Oktober mendatang. Kolaborasi ini menjadi kunci utama untuk memastikan kelancaran program penting tersebut di seluruh sektor industri.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa sinergi antara BPJPH dan Kemenperin sangat vital. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan wajib halal berjalan efektif tanpa menghambat distribusi produk di pasar. Selain itu, kerja sama ini juga menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal bagi masyarakat Indonesia.

Kebijakan Wajib Halal 2026 merupakan amanat konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah berkomitmen penuh melaksanakannya demi kepentingan dan perlindungan masyarakat.

Amanat Konstitusi dan Perlindungan Konsumen

Ahmad Haikal Hasan menekankan bahwa kewajiban sertifikasi halal adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak terkait. Negara memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan bagi masyarakat. Ini berkaitan erat dengan produk yang dikonsumsi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping aspek perlindungan konsumen, kebijakan Wajib Halal 2026 juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Indonesia. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan terstruktur. Pelaku usaha dapat beroperasi dengan pemahaman yang jelas mengenai regulasi yang berlaku.

Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha. Mereka didorong untuk lebih giat memproduksi dan memperdagangkan produk halalnya. Ini berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun global.

Sinergi Lintas Sektor dan Harmonisasi Sistem

Keberhasilan implementasi Wajib Halal 2026 yang dijadwalkan pada Oktober mendatang sangat bergantung pada sinergi kuat lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi ini mencakup aspek penting seperti pengawasan produk yang ketat dan harmonisasi sistem regulasi yang terpadu. BPJPH dan Kemenperin menjadi motor penggerak utama dalam upaya koordinasi ini.

Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menyoroti urgensi kesamaan pemahaman kebijakan di antara semua pemangku kepentingan. Ini termasuk klasifikasi produk yang tepat dan penggunaan Kode Sistem Harmonisasi (HS Code) yang seragam. Keseragaman ini krusial dalam mendukung implementasi wajib halal yang efektif dan efisien.

Senada, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abd Syakur, menambahkan bahwa pendekatan ini memberikan kejelasan yang lebih baik bagi pelaku usaha. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Standardisasi melalui HS Code sangat penting untuk mencegah perbedaan penafsiran di lapangan.

Melalui klasifikasi produk yang jelas dan terstandardisasi, proses sertifikasi, pengawasan, serta pengendalian produk dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Hal ini akan memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia. Pada akhirnya, kebijakan Wajib Halal 2026 diharapkan dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan dampak positif yang luas.

Sumber: AntaraNews