Regulasi Halal

Pemerintah Kota Malang berhasil mencatat 21.588 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal hingga akhir 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin produk halal dan meningkatkan daya saing UMKM Malang.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat sertifikasi halal produk perikanan Indonesia, meningkatkan daya saing di pasar global dan memberikan ketenanga

BPJPH menegaskan sertifikasi halal bukan hanya perlindungan konsumen, tetapi juga dorong nilai ekonomi dan kualitas produk, relevan dengan program pemerintah serta tren global.

Kementerian Agama RI menegaskan Sertifikasi Halal bukan hanya kewajiban agama, melainkan jaminan kualitas produk global yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing.

Kanwil Kemenag Sumsel intensifkan Literasi Sadar Halal UMKM demi percepatan sertifikasi, mengingat kewajiban penuh 2026. Apa dampaknya bagi omzet dan pasar ekspor?

BPJPH terus tingkatkan panduan Jaminan Produk Halal bagi UMKM dan masyarakat, libatkan kampus untuk percepatan sertifikasi. Mengapa sektor halal begitu menjanjikan?

BPJPH terus menggenjot pembinaan Jaminan Produk Halal bagi UMK dan masyarakat, termasuk mahasiswa, demi kemudahan sertifikasi dan pengembangan ekosistem halal nasional yang menjanjikan.