Jaminan Produk Halal

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

Pemerintah Kota Malang berhasil mencatat 21.588 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal hingga akhir 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin produk halal dan meningkatkan daya saing UMKM Malang.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat sertifikasi halal produk perikanan Indonesia, meningkatkan daya saing di pasar global dan memberikan ketenanga

Lapas Saparua mengambil langkah progresif dengan menggandeng KUA Maluku Tengah untuk mengurus sertifikasi halal produk dapur, menjamin kualitas dan kehalalan makanan bagi warga binaan dan meningkatkan mutu layanan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius dorong Sertifikasi Halal UMKM Kapuas, berikan pendampingan berkelanjutan agar produk lokal penuhi standar dan bersaing global. Apa manfaatnya?

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius dorong Sertifikasi Halal UMKM Kapuas, berikan pendampingan berkelanjutan agar produk lokal penuhi standar dan bersaing global. Apa manfaatnya?

Kementerian Agama RI menegaskan Sertifikasi Halal bukan hanya kewajiban agama, melainkan jaminan kualitas produk global yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing.

Kanwil Kemenag Sumsel intensifkan Literasi Sadar Halal UMKM demi percepatan sertifikasi, mengingat kewajiban penuh 2026. Apa dampaknya bagi omzet dan pasar ekspor?