Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah memperkuat aturan sanksi terkait penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui Peraturan BPJPH Nomor 2 Tahun 2026 yang baru diundangkan.

Pemerintah Indonesia dan Maroko intensifkan pembahasan implementasi perjanjian saling pengakuan sertifikasi halal, membuka peluang besar bagi produk halal Indonesia di pasar global dan memperkuat Sertifikasi Halal Indonesia Maroko.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengusulkan ratusan UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari BPJPH RI. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar ritel.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkuat kemitraan strategis guna mendorong Perdagangan Produk Halal Indonesia-AS. Langkah ini bertujuan menciptakan sertifikasi halal yang efisien, transpa

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

Pemerintah Kota Malang berhasil mencatat 21.588 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal hingga akhir 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin produk halal dan meningkatkan daya saing UMKM Malang.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat sertifikasi halal produk perikanan Indonesia, meningkatkan daya saing di pasar global dan memberikan ketenanga

Lapas Saparua mengambil langkah progresif dengan menggandeng KUA Maluku Tengah untuk mengurus sertifikasi halal produk dapur, menjamin kualitas dan kehalalan makanan bagi warga binaan dan meningkatkan mutu layanan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius dorong Sertifikasi Halal UMKM Kapuas, berikan pendampingan berkelanjutan agar produk lokal penuhi standar dan bersaing global. Apa manfaatnya?

Pemerintah Kabupaten Kapuas serius dorong Sertifikasi Halal UMKM Kapuas, berikan pendampingan berkelanjutan agar produk lokal penuhi standar dan bersaing global. Apa manfaatnya?

Kementerian Agama RI menegaskan Sertifikasi Halal bukan hanya kewajiban agama, melainkan jaminan kualitas produk global yang meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing.

Kanwil Kemenag Sumsel intensifkan Literasi Sadar Halal UMKM demi percepatan sertifikasi, mengingat kewajiban penuh 2026. Apa dampaknya bagi omzet dan pasar ekspor?

Kasus keracunan makanan dan dugaan food tray berbahan babi menyoroti urgensi penyelia halal di setiap dapur SPPG untuk menjamin keamanan dan kehalalan pangan Program MBG.

BPJPH terus tingkatkan panduan Jaminan Produk Halal bagi UMKM dan masyarakat, libatkan kampus untuk percepatan sertifikasi. Mengapa sektor halal begitu menjanjikan?

BPJPH terus menggenjot pembinaan Jaminan Produk Halal bagi UMK dan masyarakat, termasuk mahasiswa, demi kemudahan sertifikasi dan pengembangan ekosistem halal nasional yang menjanjikan.

Muti mengatakan, pemasangan label No Pork No Lard memang berlangsung sejak lama, saat belum diwajibkannya sertifikasi halal oleh pemerintah.