Tahukah Anda? BPJPH Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Kolaborasi Ekosistem Halal untuk UMKM Berorientasi Ekspor

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

BPJPH terus tingkatkan panduan Jaminan Produk Halal bagi UMKM dan masyarakat, libatkan kampus untuk percepatan sertifikasi. Mengapa sektor halal begitu menjanjikan?

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyoroti pentingnya integrasi Industri Halal dan Keuangan Syariah yang masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sinergi keduanya krusial untuk menguatkan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan pembangunan Mandalika berkelanjutan. Diskusi dan proyek strategis digalakkan demi manfaat jangka panjang.

DPRD Maluku memberikan dukungan penuh terhadap Program Polisi Mengajar yang diinisiasi Polda Maluku, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pendidikan karakter di kalangan pelajar.

BKKBN Maluku secara masif mengintensifkan program Gebrak Stunting melalui kolaborasi lintas sektor guna mempercepat penurunan angka tengkes pada anak, mengingat prevalensi stunting di Maluku masih tinggi.

Polda Maluku menggandeng BPMP Provinsi Maluku untuk memperkuat upaya pencegahan konflik sosial melalui pendidikan karakter dan toleransi bagi generasi muda, sebagai investasi jangka panjang stabilitas daerah.

Pemprov Bengkulu dan TNI Korem 041 Gamas perkuat Ketahanan Ekonomi Bengkulu. Kerja sama ini fokus percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui gotong royong.

Kantor Wilayah Kemenkum Maluku berkolaborasi dengan OBH Unpatti untuk **perkuat akses bantuan hukum** bagi masyarakat kurang mampu, memastikan layanan berkualitas dan merata di seluruh wilayah Maluku.