LIVE

BPJPH Tekankan Penguatan Regulasi Jelang Implementasi Wajib Halal 2026

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

wajib halal 2026
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional. (AntaraNews)

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menekankan pentingnya penguatan regulasi. Hal ini disampaikan menjelang implementasi kebijakan Wajib Halal 2026 pada bulan Oktober mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Haikal di Jakarta pada hari Jumat, 23 Januari. Ia menyerukan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya adalah untuk memastikan penerapan kebijakan ini berjalan efektif.

Kebijakan Wajib Halal ini mencakup produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan, serta jasa terkait yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.

Pentingnya Sinergi dan Regulasi Kuat untuk Wajib Halal 2026

Ahmad Haikal Hasan menggarisbawahi bahwa penguatan regulasi adalah kunci utama. Selain itu, penyederhanaan layanan sertifikasi halal juga menjadi fokus penting. Upaya ini harus didukung digitalisasi layanan yang lebih baik.

Sinergi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga juga sangat diperlukan. Langkah-langkah ini bertujuan agar kebijakan Wajib Halal 2026 dapat diterapkan secara efektif. Implementasi ini diharapkan tidak mengganggu iklim usaha, terutama bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM).

Haikal menegaskan bahwa Wajib Halal 2026 merupakan kebijakan strategis pemerintah. Tujuannya adalah memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar.

Sertifikasi Halal: Perlindungan Konsumen dan Daya Saing Produk

Kepala BPJPH menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya persoalan agama atau kewajiban regulasi. Lebih dari itu, sertifikasi ini adalah komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ini juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk.

Dengan penerapan Wajib Halal pada Oktober 2026, kepercayaan konsumen diharapkan semakin meningkat. Hal ini berlaku untuk produk-produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi halal akan menjadi nilai tambah signifikan.

Kebijakan ini juga berfungsi sebagai instrumen daya saing produk nasional. Baik di pasar domestik maupun global, produk Indonesia akan memiliki keunggulan. Haikal berharap ekosistem halal Indonesia akan semakin kuat dan berkelanjutan.

Dasar Hukum dan Cakupan Wajib Halal 2026

Kebijakan Wajib Halal yang akan diterapkan pada Oktober 2026 memiliki dasar hukum yang kuat. Ini merupakan amanat konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengatur tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Selain itu, kebijakan ini juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Peraturan ini secara spesifik mengatur Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kedua regulasi ini menjadi landasan utama implementasi Wajib Halal.

Informasi lebih lanjut mengenai kriteria dan detail aturan Wajib Halal 2026 dapat diakses. Para pelaku usaha dan masyarakat dapat mengunjungi laman resmi BPJPH. Ini penting untuk memahami cakupan dan persyaratan yang berlaku.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemkot Depok Usulkan 5 Rute Baru Transjakarta

{{caption}}
Foto Prabowo Berkibar di Langit Saat HUT Polri

{{caption}}
6 Pesan Prabowo untuk Polisi di HUT Polri

{{caption}}
Prabowo Puji Polri Bantu Ketahanan Pangan dan MBG

{{caption}}
Naik Mobil Brimob, Cara Warga Nikmati HUT Polri

{{caption}}
Balita Tewas di Lubang Proyek, Pemprov Diminta Evaluasi

Topik Terkait
{{caption}}
BPJPH: Produk Impor Beredar di Indonesia Wajib Sertifikasi Halal

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

Halal
{{caption}}
BPJPH Minta Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikat Halal, Oktober Mulai Diberlakukan

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

sertifikasi halal
{{caption}}
Haikal Hasan Tekankan Sinergi BPJPH, LPPOM, dan MUI untuk Perkuat Jaminan Halal

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

haikal hasan
{{caption}}
BPJPH Dorong Penguatan Jaminan Halal Jelang Idulfitri 2026, Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Jaminan Halal Indonesia
{{caption}}
Idul Fitri Momentum Krusial Penguatan Jaminan Produk Halal Indonesia

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global.

Jaminan Produk Halal
{{caption}}
BPJPH: Produk Halal Indonesia Berdaya Saing Global, Perkuat Ekonomi Nasional

Kepala BPJPH menegaskan bahwa aspek halal mampu mengintegrasikan rantai nilai domestik dengan pasar internasional, memperkuat Ekonomi Halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi Halal Indonesia
{{caption}}
BPJPH: Ekosistem Halal Kuat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

ekosistem halal
{{caption}}
BPJPH dan Kemenperin Perkuat Sinergi Matangkan Implementasi Wajib Halal 2026

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Wajib Halal 2026
{{caption}}
Tahukah Anda? BPJPH Ajak Pemangku Kepentingan Perkuat Kolaborasi Ekosistem Halal untuk UMKM Berorientasi Ekspor

BPJPH menyerukan Kolaborasi Ekosistem Halal lintas sektor untuk mendorong UMKM tembus pasar ekspor. Mengapa sertifikasi halal tak hanya administratif dan bagaimana perannya bagi daya saing?

BPJPH
{{caption}}
Akselerasi Sertifikasi Halal Jepara: 230 Pelaku Usaha Siap Tingkatkan Daya Saing

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.

bpjph
{{caption}}
BPJPH Jatim Dorong Sertifikat Halal UMKM Madiun, Tingkatkan Kepercayaan Konsumen

BPJPH Jawa Timur aktif mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Madiun untuk segera mengurus sertifikat halal, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendukung target Wajib Halal Oktober 2026.

bpjph jawa timur
{{caption}}
Kemenag Pertegas Batas Waktu Wajib Halal 2026 untuk Produk Strategis Nasional

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

bpjph
{{caption}}
Indonesia Konsisten Bangun Pariwisata Ramah Muslim, Bidik Peringkat Teratas Global

Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen Indonesia dalam mengembangkan ekosistem pariwisata ramah Muslim yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global, dengan target meraih posisi puncak di Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun depan.

bayu aji
{{caption}}
Pemkot Padang Gencarkan Edukasi Pelaku Usaha untuk Urus Label Higiene Sanitasi Pangan

Pemerintah Kota Padang aktif mengedukasi pelaku usaha pangan agar segera mengurus Label Higiene Sanitasi, menjamin keamanan produk dan mendukung visi Kota Sehat.

dinas kesehatan padang
{{caption}}
Pemerintah Dorong Penguatan UMKM untuk Stabilitas Ekonomi Nasional

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

bpjph
{{caption}}
BI Perkuat Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Wakaf Produktif dan Sertifikasi Halal

Bank Indonesia (BI) serius menggenjot Pengembangan Ekonomi Syariah di daerah, fokus pada wakaf produktif dan percepatan sertifikasi halal. Simak strategi lengkapnya!

bank indonesia
{{caption}}
Ribuan Porsi Makanan Gratis Meriahkan Festival Kuliner Kotabaru, Dorong UMKM Lokal

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan Festival Kuliner Kotabaru dengan ribuan porsi makanan gratis, merayakan Hari Jadi ke-76 sekaligus dorong ekonomi UMKM lokal. Jangan lewatkan kemeriahan ini!

ekonomi kreatif
{{caption}}
Kementerian Pariwisata dan BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Desa Wisata, Dorong Ekonomi Lokal

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

bpjph