LIVE

BPJPH: Ekosistem Halal Kuat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

ekosistem halal
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi. (AntaraNews)

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa ekosistem halal yang kokoh akan menjadi motor penggerak utama bagi roda perekonomian nasional. Pernyataan ini disampaikan Haikal dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 23 Januari.

Menurutnya, perhatian serius terhadap sertifikasi halal produk bukan sekadar kepatuhan regulasi, melainkan sebuah pengungkit signifikan untuk pertumbuhan ekonomi. Halal memiliki peran strategis yang melampaui aspek keagamaan semata.

Negara dengan ekosistem halal yang kuat dan fokus pada pengembangannya akan meraih manfaat ekonomi yang substansial. Ini termasuk penguatan daya saing produk dan perluasan akses pasar, baik di tingkat domestik maupun global.

Peran Strategis Ekosistem Halal dalam Perekonomian

Haikal menjelaskan bahwa nilai halal berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi (booster growth economic engine) melalui beberapa cara. Penguatan daya saing produk menjadi salah satu faktor kunci yang dapat dicapai.

Selain itu, halal juga berperan dalam memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. Peningkatan kepercayaan konsumen, baik di tingkat nasional maupun global, turut menjadi manfaat penting.

Potensi besar halal untuk memperkuat daya saing produk, memperluas pasar, dan meningkatkan kepercayaan konsumen sangatlah signifikan. Ini menunjukkan bahwa halal bukan hanya label, tetapi juga standar kualitas yang diakui secara luas.

Dengan demikian, investasi dalam pengembangan ekosistem halal akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Ini menciptakan fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing global.

Halal sebagai Standar Hidup dan Kebijakan Wajib Halal

Haikal berharap ke depan, halal tidak hanya dipahami sebagai standar produk, tetapi nilainya berkembang menjadi standar tinggi dalam gaya hidup. Konsep ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat.

Nilai halal menekankan aspek-aspek penting seperti kebersihan, keamanan, kesehatan, keberlanjutan, dan ramah lingkungan. Hal-hal ini sangat relevan untuk diterapkan secara luas di berbagai sektor kehidupan dan industri.

“Kita berharap halal ke depan dapat menjadi the highest standard for life, bukan hanya dalam konsumsi, tetapi juga dalam cara kita berproduksi, berbisnis, dan berinteraksi,” ujar Haikal. Visi BPJPH ini menunjukkan cakupan yang lebih holistik.

Untuk memperkuat ekosistem halal nasional, pemerintah akan menerapkan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026. Kebijakan ini merupakan amanat konstitusional yang penting demi perlindungan konsumen.

Kebijakan Wajib Halal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Informasi lebih lanjut mengenai kriteria bagi usaha dan produk dapat diakses melalui laman resmi BPJPH.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Era Prabowo, Cucun Ahmad: Layanan Haji Reguler Meningkat

{{caption}}
Hasil Ghana Vs Panama: Gol Injury Time Bikin The Black Stars Menang Dramatis

{{caption}}
Portugal Vs RD Kongo: Cristiano Ronaldo dan Rekor yang Berakhir Hambar

{{caption}}
Inggris Vs Kroasia: Pujian Rooney untuk Madueke

{{caption}}
Inggris Vs Kroasia: Tuchel Buka Suara soal Kondisi Declan Rice

{{caption}}
Inggris vs Kroasia Sedang Tanding, Dapatkan Link Live Streaming Piala Dunia 2026

Topik Terkait
{{caption}}
BPJPH: Produk Impor Beredar di Indonesia Wajib Sertifikasi Halal

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

Halal
{{caption}}
BPJPH Dorong Penguatan Jaminan Halal Jelang Idulfitri 2026, Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Jaminan Halal Indonesia
{{caption}}
Idul Fitri Momentum Krusial Penguatan Jaminan Produk Halal Indonesia

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global.

Jaminan Produk Halal
{{caption}}
BPJPH: Produk Halal Indonesia Berdaya Saing Global, Perkuat Ekonomi Nasional

Kepala BPJPH menegaskan bahwa aspek halal mampu mengintegrasikan rantai nilai domestik dengan pasar internasional, memperkuat Ekonomi Halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi Halal Indonesia
{{caption}}
BPJPH Tekankan Penguatan Regulasi Jelang Implementasi Wajib Halal 2026

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Wajib Halal 2026
{{caption}}
Profil Haikal Hassan Baras, Pendakwah Diangkat Prabowo Jadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Selain sebagai pendakwah, dirinya juga aktif sebagai motivator dan pernah bekerja sebagai konsultan.

Babe Haikal
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Dorong Penguatan Legalitas UMKM untuk Ekosistem Halal Berdaya Saing

Kemenkum Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan Legalitas UMKM melalui perseroan perorangan demi ekosistem usaha halal yang tertib administrasi dan berdaya saing, khususnya menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

ekosistem halal
{{caption}}
BPJPH dan BPOM Sinergi Perkuat Standardisasi Laboratorium Halal Nasional

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkolaborasi untuk memperkuat standardisasi laboratorium halal nasional, memastikan layanan sertifikasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat serta pelaku.

bpjph
{{caption}}
Universitas Indonesia Resmikan UI Halal Training Center, Perkuat Ekosistem Halal Nasional

Universitas Indonesia (UI) resmi meluncurkan UI Halal Training Center, langkah strategis dalam memperkuat ekosistem halal nasional dan mencetak SDM profesional kompeten.

bca syariah
{{caption}}
LPPOM MUI Perkuat Literasi Halal Anak Muda Melalui Gen Halal Championship

LPPOM MUI sukses menggelar Gen Halal Championship, ajang bergengsi yang bertujuan memperkuat literasi halal anak muda di seluruh Indonesia, menciptakan duta gaya hidup halal.

anak muda halal
{{caption}}
Menperin Pede Indonesia Bakal Geser Malaysia Jadi Ekosistem Halal Nomor Satu Dunia

Program industri halal ini bukan semata-mata masalah ekonomi. Namun juga perang dagang antara Indonesia dengan negara kompetitor lain, semisal Malaysia.

ekosistem halal
{{caption}}
LPOI: Umat Muslim China Berpotensi Besar Jadi Jembatan Peradaban Global

Ketua Umum LPOI Said Aqil Sirodj menilai umat Muslim China memiliki potensi besar sebagai penghubung peradaban global, sekaligus penentu tren Muslim dunia. Simak pandangan lengkapnya.

diplomasi lunak
{{caption}}
BPJPH Minta Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikat Halal, Oktober Mulai Diberlakukan

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

berita update
{{caption}}
Indef Desak Integrasi Kuat Industri Halal dan Keuangan Syariah untuk UMKM

Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyoroti pentingnya integrasi Industri Halal dan Keuangan Syariah yang masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sinergi keduanya krusial untuk menguatkan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM.

bpjph
{{caption}}
Pemerintah Dorong Penguatan UMKM untuk Stabilitas Ekonomi Nasional

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

bpjph
{{caption}}
BPJPH Klaim 13 Juta Produk UMKM Terima Sertifikasi Halal, Target 14 Juta di 2029

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

berita nasional
{{caption}}
BPJPH Singkawang Jemput Bola, Percepat Sertifikasi Halal UMKM Jelang Batas Waktu

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

bpjph
{{caption}}
Kementerian Pariwisata dan BPJPH Percepat Sertifikasi Halal Desa Wisata, Dorong Ekonomi Lokal

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

bpjph