Wajib Halal

BPJPH menerbitkan Peraturan 2/2026 soal sanksi wajib halal. Tak pasang Label Halal termasuk pelanggaran. Sanksi bertahap dengan ruang pembinaan.

Kemenkum Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan Legalitas UMKM melalui perseroan perorangan demi ekosistem usaha halal yang tertib administrasi dan berdaya saing, khususnya menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi komitmen Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi Indonesia, menandakan pengakuan global terhadap sistem jaminan produk halal nasi

Kepala BPJPH menegaskan bahwa aspek halal mampu mengintegrasikan rantai nilai domestik dengan pasar internasional, memperkuat Ekonomi Halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.