BPJPH: Produk Impor Beredar di Indonesia Wajib Sertifikasi Halal

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global.

Masyarakat diminta tidak khawatir dengan produk dari AS yang akan masuk ke Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi komitmen Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi Indonesia, menandakan pengakuan global terhadap sistem jaminan produk halal nasi

Kepala BPJPH menegaskan bahwa aspek halal mampu mengintegrasikan rantai nilai domestik dengan pasar internasional, memperkuat Ekonomi Halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

BPJPH menyerukan Kolaborasi Ekosistem Halal lintas sektor untuk mendorong UMKM tembus pasar ekspor. Mengapa sertifikasi halal tak hanya administratif dan bagaimana perannya bagi daya saing?

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Haikal mengatakan Indonesia berkomitmen kuat untuk memastikan semua informasi terkait produk halal.

Mulai 18 Oktober 2026, semua perusahaan di sektor kosmetik dan logistik diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal.

Baznas RI dan BPJPH menjalin kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat serta memperkuat jaminan produk halal, menciptakan keberkahan ganda bagi ekonomi syariah dan keadilan sosial.

Cari pengalaman berbuka puasa yang berbeda? Twelve Chinese Dining di Jakarta menawarkan sajian lezat ala Tiongkok dengan nuansa kebersamaan yang tak terlupakan, cocok untuk momen Ramadhan.

Ni’am menyebut, aturan jaminan produk halal adalah implementasi dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragam yang dijamin oleh konstitusi.

DPPKUKM Kaltim menggelar sidak produk tak layak edar di Balikpapan menjelang Ramadan, menemukan berbagai pelanggaran yang merugikan konsumen dan mengancam keamanan pangan.

Pemerintah Kota Bengkulu intensifkan pengawasan daging jelang Ramadhan 1447 H di pasar-pasar, memastikan pasokan aman dan halal bagi masyarakat.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

Bank Indonesia (BI) serius menggenjot Pengembangan Ekonomi Syariah di daerah, fokus pada wakaf produktif dan percepatan sertifikasi halal. Simak strategi lengkapnya!

Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyelenggarakan Festival Kuliner Kotabaru dengan ribuan porsi makanan gratis, merayakan Hari Jadi ke-76 sekaligus dorong ekonomi UMKM lokal. Jangan lewatkan kemeriahan ini!

Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH gencar percepat sertifikasi halal produk UMKM di 1.500 desa wisata, menghasilkan puluhan ribu sertifikat dan meningkatkan kepercayaan wisatawan.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bersama BPJPH gencar melakukan akselerasi sertifikasi halal di desa wisata, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pariwisata Indonesia.

Bank Indonesia bersama pemerintah daerah Kalimantan Tengah bersinergi dalam berbagai program untuk membantu UMKM Kalteng naik kelas, memperluas akses pasar, dan mendorong digitalisasi, demi penguatan ekonomi lokal.