LIVE

Idul Fitri Momentum Krusial Penguatan Jaminan Produk Halal Indonesia

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global.

jaminan produk halal
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global. (AntaraNews)

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti Hari Raya Idul Fitri sebagai momentum krusial. Momen ini sangat penting untuk memperkuat sistem jaminan produk halal di seluruh Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta, Minggu, seiring dengan lonjakan konsumsi masyarakat. Peningkatan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, minuman, hingga produk fesyen dan kosmetik yang beredar di pasaran. Dalam situasi ini, masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menentukan pilihan produk yang akan dikonsumsi maupun digunakan.

Haikal menekankan bahwa dengan memilih produk halal, masyarakat secara langsung berkontribusi. Kontribusi ini tidak hanya memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal, tetapi juga secara signifikan mendorong daya saing produk halal Indonesia di tingkat global. Ini merupakan langkah strategis untuk ekonomi nasional.

Pentingnya Memilih Produk Halal di Momen Idul Fitri

Haikal Hasan menegaskan bahwa peningkatan aktivitas belanja yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Fitri perlu diimbangi dengan kesadaran penuh. Kesadaran ini adalah untuk selalu memastikan kehalalan setiap produk yang dibeli. Idul Fitri menjadi momen ketika konsumsi masyarakat meningkat pesat, mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga kosmetik. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk tetap cermat dalam memilih produk yang dikonsumsi.

Menurutnya, memilih produk halal tidak sekadar berkaitan dengan preferensi berdasarkan nilai keagamaan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lebih jauh lagi, pilihan ini secara fundamental memberikan jaminan atas aspek keamanan, kebersihan, dan kualitas produk. Hal ini pada akhirnya menghadirkan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi konsumen dalam menggunakannya maupun mengonsumsinya.

"Pastikan produk yang kita pilih telah bersertifikat halal," ujar Haikal. Dengan adanya sertifikasi tersebut, konsumen dapat merasa lebih tenang saat mengonsumsinya. Hal ini karena produk telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan halal yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan terhadap sertifikasi halal menjadi kunci utama bagi perlindungan konsumen.

Dampak Positif Produk Halal bagi Daya Saing Nasional dan Ekonomi

Selain memberikan ketenangan dan kepercayaan bagi konsumen, pilihan terhadap produk halal juga membawa dampak yang lebih luas. Dampak positif ini secara langsung terlihat pada peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik maupun internasional. Produk halal Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi global.

BPJPH secara aktif mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai langkah kolektif. Langkah ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui konsumsi produk halal yang berkelanjutan. Dukungan ini esensial untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan mandiri.

"Mari dukung produk halal sebagai bagian dari upaya memperkuat produk halal nasional kita agar semakin berdaya saing dan mampu berkiprah di kancah internasional," kata Haikal. Melalui kesadaran kolektif masyarakat dalam memilih produk halal, ekosistem produk halal nasional diharapkan semakin kokoh. Kondisi ini akan memberikan manfaat luas, baik bagi konsumen maupun para pelaku usaha di Indonesia.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Pemotor Mengaku TNI Lawan Arah di Depok Ternyata Karyawan Marketing

{{caption}}
Pulang Pelantikan Konvoi Geber Motor, Pesilat di Lampung Dikeroyok

{{caption}}
30 Pasukan Manggala Agni Dikerahkan Tangani Kebakaran TPA Jatiwaringin

{{caption}}
KPK Soroti Regenerasi Korupsi di Langkat, Dua Kali Bupati Ditangkap

{{caption}}
DPR Dorong Perubahan UU Pilkada Usai Marak OTT Kepala Daerah

{{caption}}
Drone Thermal Dikerahkan Bantu Deteksi Api di TPA Jatiwaringin

Topik Terkait
{{caption}}
BPJPH: Produk Impor Beredar di Indonesia Wajib Sertifikasi Halal

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

Halal
{{caption}}
Haikal Hasan Tekankan Sinergi BPJPH, LPPOM, dan MUI untuk Perkuat Jaminan Halal

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

haikal hasan
{{caption}}
BPJPH Dorong Penguatan Jaminan Halal Jelang Idulfitri 2026, Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Jaminan Halal Indonesia
{{caption}}
Kemenperin: Lebaran Dorong Pertumbuhan Industri Halal Nasional, Ekspor Tembus USD 50 Miliar

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan momen Lebaran Idul Fitri menjadi pendorong penting bagi Pertumbuhan Industri Halal nasional, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari USD 50 miliar pada 2024 dan potensi global yang besar.

Industri Halal
{{caption}}
BPJPH: Produk Halal Indonesia Berdaya Saing Global, Perkuat Ekonomi Nasional

Kepala BPJPH menegaskan bahwa aspek halal mampu mengintegrasikan rantai nilai domestik dengan pasar internasional, memperkuat Ekonomi Halal Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ekonomi Halal Indonesia
{{caption}}
BPJPH Tekankan Penguatan Regulasi Jelang Implementasi Wajib Halal 2026

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Wajib Halal 2026
{{caption}}
BPJPH: Ekosistem Halal Kuat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan ekosistem halal yang kuat bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan daya saing produk yang tinggi.

ekosistem halal
{{caption}}
Pura Group Dukung Penuh Kewajiban Sertifikasi Halal Barang Kemasan Mulai 2026

PT Pura Group Kudus menyambut baik dan mendukung penuh pemberlakuan wajib sertifikasi halal untuk barang gunaan dan kemasan yang efektif 17 Oktober 2026, memastikan jaminan produk halal bagi masyarakat.

barang kemasan
{{caption}}
Pemkab Lebak Dorong Ratusan UMKM Raih Sertifikasi Halal, Tingkatkan Daya Saing Pasar

Pemerintah Kabupaten Lebak mengusulkan ratusan UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari BPJPH RI. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar ritel.

bpjph
{{caption}}
BPJPH dan USDA Perkuat Kemitraan Strategis dalam Perdagangan Produk Halal Indonesia-AS

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkuat kemitraan strategis guna mendorong Perdagangan Produk Halal Indonesia-AS. Langkah ini bertujuan menciptakan sertifikasi halal yang efisien, transpa

bpjph
{{caption}}
Pemkot Malang Catat 21.588 UMKM Kantongi Sertifikasi Halal, Dorong Daya Saing Produk Lokal

Pemerintah Kota Malang berhasil mencatat 21.588 UMKM telah mengantongi sertifikasi halal hingga akhir 2025, menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin produk halal dan meningkatkan daya saing UMKM Malang.

bpjph
{{caption}}
BPJPH dan Kemenperin Perkuat Sinergi Matangkan Implementasi Wajib Halal 2026

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

bpjph
{{caption}}
BPJPH Perkuat Ekosistem Jaminan Produk Halal Nasional Melalui Sinergi Daerah

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal secara nasional melalui langkah-langkah strategis.

bpjph
{{caption}}
Dorong Daya Saing, Kementerian UMKM Sediakan Sertifikasi Halal Gratis Bagi 500 Ribu Pelaku Usaha

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal UMKM gratis bagi 500 ribu pelaku usaha, langkah strategis untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan memperluas akses pasar.

akses pasar
{{caption}}
BPJPH Minta Pelaku Usaha Segera Urus Sertifikat Halal, Oktober Mulai Diberlakukan

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

berita update
{{caption}}
Indef Desak Integrasi Kuat Industri Halal dan Keuangan Syariah untuk UMKM

Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyoroti pentingnya integrasi Industri Halal dan Keuangan Syariah yang masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sinergi keduanya krusial untuk menguatkan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM.

bpjph
{{caption}}
Pemerintah Dorong Penguatan UMKM untuk Stabilitas Ekonomi Nasional

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

bpjph
{{caption}}
BPJPH Klaim 13 Juta Produk UMKM Terima Sertifikasi Halal, Target 14 Juta di 2029

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

berita nasional
{{caption}}
BPJPH Singkawang Jemput Bola, Percepat Sertifikasi Halal UMKM Jelang Batas Waktu

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

bpjph