Produk Non-Halal dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, tapi Ada Syaratnya

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Masyarakat diminta tidak khawatir dengan produk dari AS yang akan masuk ke Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi komitmen Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi Indonesia, menandakan pengakuan global terhadap sistem jaminan produk halal nasi

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Pemerintah Kota Banjarmasin memfasilitasi 150 produk IKM pangan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, antisipasi regulasi 2026 dan jamin legalitas produk.

Chuzaemi juga menekankan pentingnya jaminan halal tidak hanya pada produk, tetapi juga pada layanan pendukungnya.

Wajib halal atau kewajiban sertifikasi halal resmi berlaku mulai 18 Oktober 2024.

Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang

Mulai 18 Oktober 2026, semua perusahaan di sektor kosmetik dan logistik diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal.

Baznas RI dan BPJPH menjalin kolaborasi strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat serta memperkuat jaminan produk halal, menciptakan keberkahan ganda bagi ekonomi syariah dan keadilan sosial.

Cari pengalaman berbuka puasa yang berbeda? Twelve Chinese Dining di Jakarta menawarkan sajian lezat ala Tiongkok dengan nuansa kebersamaan yang tak terlupakan, cocok untuk momen Ramadhan.

Ni’am menyebut, aturan jaminan produk halal adalah implementasi dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragam yang dijamin oleh konstitusi.

DPPKUKM Kaltim menggelar sidak produk tak layak edar di Balikpapan menjelang Ramadan, menemukan berbagai pelanggaran yang merugikan konsumen dan mengancam keamanan pangan.

Pemerintah Kota Bengkulu intensifkan pengawasan daging jelang Ramadhan 1447 H di pasar-pasar, memastikan pasokan aman dan halal bagi masyarakat.

BPJPH aktif memfasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMKM di Serang, Banten, melalui program jemput bola. Inisiatif ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan produksi UMKM.

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

Sertifikasi halal merupakan bagian dari penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui Dinas Koperasi dan UKM menyediakan 152 kuota sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM, mendorong kepatuhan Wajib Halal Oktober dan peningkatan daya saing produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Papua mengumumkan 128 produk UMKM di wilayahnya telah memiliki Sertifikasi Halal UMKM Papua per April 2026, membuka peluang pasar lebih luas.

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.