Siap-Siap, Industri Farmasi Wajib Kantongi Sertifikat Halal Mulai 2026

Menjelang Idulfitri 2026, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyerukan penguatan jaminan halal untuk produk konsumsi, demi melindungi konsumen dan mendongkrak daya saing global.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor menjelang penerapan Wajib Halal 2026 pada Oktober mendatang. Ini bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk nasional.

BPJPH bersama Kemenperin terus mematangkan persiapan implementasi kebijakan Wajib Halal 2026, memastikan perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Aqil Irham menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Pemerintah Kota Banjarmasin memfasilitasi 150 produk IKM pangan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, antisipasi regulasi 2026 dan jamin legalitas produk.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Haikal mengatakan Indonesia berkomitmen kuat untuk memastikan semua informasi terkait produk halal.

Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi NTT menggelar Halal Festival dan Tabligh Akbar untuk mendorong penguatan ekonomi syariah, literasi, serta akselerasi UMKM halal. Simak dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kota Medan berkomitmen penuh untuk mendorong Sertifikasi Halal bagi UMKM lokal, menjadikannya motor penggerak utama dalam meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas dan global.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mendorong Pedagang Bakso Naik Kelas dengan berbagai program pendampingan. Inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi mikro di wilayah tersebut.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah menyusun Pedoman Penyelia Halal untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab, krusial bagi implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang efektif di perusahaan.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan Idul Fitri menjadi momentum penting untuk memperkuat Jaminan Produk Halal di Indonesia, sekaligus mendorong daya saing global.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan momen Lebaran Idul Fitri menjadi pendorong penting bagi Pertumbuhan Industri Halal nasional, dengan nilai ekspor mencapai lebih dari USD 50 miliar pada 2024 dan potensi global yang besar.

Kehadiran Clinical Research Unit (CRU) di Universitas Hasanuddin (Unhas) menjadi tonggak penting bagi pengembangan riset klinis Indonesia Timur, membuka peluang inovasi kesehatan nasional yang menjanjikan.

Pascabencana, RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang terpaksa menerapkan distribusi obat manual akibat gangguan server. Upaya ini memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal bagi masyarakat.

Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang secara bertahap kembali beroperasi pasca-banjir, memulihkan layanan vital bagi masyarakat. Simak detail pemulihan dan tantangan yang dihadapi rumah sakit.

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kalimantan Barat mendorong apoteker untuk aktif dalam edukasi obat kepada masyarakat, memperkuat peran apoteker Kalimantan Barat dalam pelayanan kesehatan yang komprehensif.

China bereaksi tegas terhadap rencana Tarif Impor Trump yang akan mengenakan bea masuk hingga 100% pada produk farmasi dan furnitur, memicu kekhawatiran perang dagang.

Indonesia dan Australia bekerja sama mengembangkan antibiotik inovatif baru untuk memerangi resistensi antimikroba yang kian mengkhawatirkan. Akankah terobosan ini menjadi solusi kesehatan global?