Ternyata Ini Alasan Pemerintah Ngotot Produk UMKM Wajib Punya Sertifikat Halal

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Pemerintah Kota Banjarmasin memfasilitasi 150 produk IKM pangan untuk mendapatkan Sertifikat Halal, antisipasi regulasi 2026 dan jamin legalitas produk.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Haikal mengatakan Indonesia berkomitmen kuat untuk memastikan semua informasi terkait produk halal.

Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.

Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.

Kebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil

Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Satuan Tugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bangkalan menemukan 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum memiliki sertifikat halal, padahal **sertifikat halal SPPG MBG Bangkalan** menjadi prasyarat utama program tersebut, sehingga menimbulka

Produk-produk tersebut harus memiliki dua label halal sekaligus dari badan halal Indonesia maupun AS.

Produk makanan dan minum wajib mengantongi label dan sertifikasi halal baik sari Badan Halal Amerika Serikat maupun Indonesia.

Lapas Kelas IIA Banjarmasin sukses meraih Sertifikat Halal dari Kemenag untuk produk UMKM warga binaan, menandai langkah penting dalam memperkuat pembinaan kemandirian dan daya saing mereka di pasar.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Timur (NTT) berhasil menerbitkan 1.000 Sertifikat Halal bagi UMKM sepanjang 2025, menunjukkan komitmen kuat terhadap jaminan produk halal. Siapkah NTT mencapai target 20.000 sertifikat di 2026?

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif dapur MBG senilai Rp 6 juta per hari bagi fasilitas yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan, demi menjamin kesiapsiagaan.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Kementerian UMKM dengan sejumlah platform marketplace.

Pengembangan UMKM merupakan salah satu fokus perusahaan dalam memperkuat ekonomi lokal di sekitar wilayah operasional.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen penuh dalam mendukung Pengembangan UMKM melalui intensifikasi event seni dan budaya, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menyiapkan afirmasi untuk pengembangan desa wisata Banten guna mengintegrasikan kawasan pantai dan desa, menciptakan efek ekonomi besar.

Pemerintah menargetkan Koperasi Desa sebagai sarana utama untuk memperluas jangkauan pasar produk UMKM hingga skala nasional, sekaligus memperkuat ekonomi pedesaan.

Pemerintah Kota Palembang menggandeng 7.588 petugas untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, langkah strategis demi data akurat dan pembangunan tepat sasaran. Simak detail persiapannya!