BPJPH Tegaskan Wajib Halal telah Berlaku, Ini Sanksi Bagi Pengusaha Tidak Patuh

Penguatan kebijakan produk impor dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan implementasi Wajib Halal Oktober 2026.

BPJPH meminta pelaku usaha segera mengurus sertifikat halal sebelum kebijakan Wajib Halal berlaku pada 18 Oktober 2026.

Kementerian Agama kembali menegaskan batas waktu wajib halal pada 17 Oktober 2026 untuk berbagai produk strategis, mendorong kesadaran dan pertumbuhan ekosistem halal di Indonesia.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Haikal mengatakan Indonesia berkomitmen kuat untuk memastikan semua informasi terkait produk halal.

Program kewajiban sertifikasi halal tahap pertama berlaku bagi produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong.

Kumpulan langkah dan cara membuat sertifikasi halal cepat dan mudah.

Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.

Aturan pedagang ayam potong wajib mengantongi sertifikat halal ini merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.

Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021.

Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.

Pemerintah Kabupaten Lebak mengusulkan ratusan UMKM untuk mendapatkan Sertifikasi Halal dari BPJPH RI. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar ritel.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan fasilitasi sertifikasi halal UMKM gratis bagi 500 ribu pelaku usaha, langkah strategis untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal dan memperluas akses pasar.

Kepala CSED Indef, Nur Hidayah, menyoroti pentingnya integrasi Industri Halal dan Keuangan Syariah yang masih berjalan sendiri-sendiri, padahal sinergi keduanya krusial untuk menguatkan ekonomi nasional, terutama bagi UMKM.

Pemerintah Indonesia secara konsisten menggalakkan **penguatan UMKM** sebagai pilar utama kestabilan ekonomi nasional, memastikan sektor ini menjadi tulang punggung pertumbuhan yang inklusif dan menyejahterakan masyarakat.

BPJPH mengumumkan 13 juta produk UMKM di Indonesia telah tersertifikasi halal hingga 2026, dengan target ambisius 14 juta pelaku usaha hingga 2029. Simak detail program SEHATI!

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kota Singkawang gencar melakukan jemput bola untuk mempercepat proses Sertifikasi Halal UMKM, memastikan kesiapan pelaku usaha menghadapi kewajiban pada Oktober 2026.

Masyarakat diminta tidak khawatir dengan produk dari AS yang akan masuk ke Indonesia.

Produk-produk tersebut harus memiliki dua label halal sekaligus dari badan halal Indonesia maupun AS.

Aqil Irham menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan pentingnya program ini sebagai bagian dari upaya mendukung UMKM dan kebijakan pemerintah.

Babe Haikal ternyata pernah berbohong mimpi bertemu Rasulullah.

BPJPH menjelaskan, isu ini berkaitan dengan penamaan produk dan bukan masalah kehalalan itu sendiri.