Kemenpar dan BPJPH Tingkatkan Akselerasi Sertifikasi Halal Desa Wisata, Dorong Kualitas Pariwisata Nasional

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meluncurkan Program Keselamatan Wisata 2026 di seluruh Indonesia, sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat standar keamanan destinasi nasional dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan.

Ratusan pelaku usaha di Jepara menerima pendampingan akselerasi sertifikasi halal, langkah strategis Pemkab Jepara dan BPJPH untuk memenuhi kebijakan wajib halal 2026 dan memperkuat ekonomi daerah.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan program Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) sebagai upaya strategis untuk mempopulerkan destinasi dan paket wisata, sekaligus mendorong Promosi Pariwisata Indonesia di tengah masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat sertifikasi halal produk perikanan Indonesia, meningkatkan daya saing di pasar global dan memberikan ketenanga

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menyiapkan berbagai program dan stimulus pariwisata untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, termasuk insentif PPh 21 dan diskon perjalanan jelang Nataru 2025/2026.

Aqil Irham menekankan bahwa percepatan sertifikasi halal menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Deputi Kemenparekraf Hariyanto mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengoptimalkan potensi Pariwisata Ramah Muslim yang terus berkembang seiring peningkatan populasi wisatawan muslim, membuka peluang ekonomi signifikan.

Bank Indonesia bersama pemerintah daerah Kalimantan Tengah bersinergi dalam berbagai program untuk membantu UMKM Kalteng naik kelas, memperluas akses pasar, dan mendorong digitalisasi, demi penguatan ekonomi lokal.

Kemenkum Sulawesi Barat menekankan pentingnya penguatan Legalitas UMKM melalui perseroan perorangan demi ekosistem usaha halal yang tertib administrasi dan berdaya saing, khususnya menjelang kebijakan Wajib Halal Oktober 2026.

Bank Indonesia Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif, melalui berbagai inisiatif strategis untuk kemajuan Lampung.

Menjelang Iduladha, DKPPP dan MUI Kabupaten Temanggung gelar Pelatihan Juru Sembelih Halal untuk memperkuat jaminan kehalalan produk pangan dan kesadaran masyarakat akan konsep halal komprehensif.

Pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kolaborasi erat antara pemerintah, ulama, dan lembaga pemeriksa halal akan menciptakan rasa aman, nyaman, serta ketenangan bagi masyarakat.

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara strategis membangun identitas Gerbang Nusantara yang inovatif dan berdaya saing, beriringan dengan pembangunan IKN, untuk menarik investasi dan pariwisata.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menegaskan pentingnya pelibatan warga lokal dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memperkuat tata kelola desa wisata dan UMKM, menjadi pilar utama pengembangan pariwisata berkualitas serta ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disebut mampu memperkuat tata kelola desa wisata dan UMKM, menjadi pilar utama pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Museum Marsinah di Nganjuk resmi dibuka, diharapkan menjadi destinasi wisata edukatif baru yang membangkitkan perekonomian lokal sekaligus mengabadikan jejak perjuangan Pahlawan Nasional Pejuang Buruh Marsinah.

Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih (KDKMP) Wukirsari di Bantul segera beroperasi, membuka peluang bagi UMKM setempat untuk menitipkan produk unggulan mereka dan memperkuat perekonomian desa wisata.