Pemerintah Siapkan Stimulus Pariwisata, Jaga Ekonomi Tumbuh Jelang Nataru 2025/2026

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui sektor pariwisata. Kementerian Pariwisata telah mengumumkan serangkaian program dan stimulus yang dirancang untuk memperkuat industri ini. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan sektor pariwisata tetap resilien dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan komitmen pemerintah dalam Laporan Kinerja Bulanan di Jakarta. Beliau menyatakan bahwa promosi, sosialisasi, dan pemantauan kepatuhan akan terus digencarkan. Kolaborasi erat dengan agen perjalanan daring (OTA) dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Salah satu inisiatif utama adalah paket ekonomi 8+4+5, yang mencakup dua program langsung untuk pariwisata. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para pekerja dan pelaku usaha di sektor pariwisata. Fokus utama adalah pada peningkatan kunjungan wisatawan domestik dan internasional.

Pemerintah telah meluncurkan paket ekonomi 8+4+5 sebagai upaya konkret dalam mendukung sektor pariwisata. Dua program inti dari paket ini secara langsung menyasar industri pariwisata. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah bagi pekerja di sektor pariwisata.

Insentif PPh 21 ini berlaku untuk pekerja dengan pendapatan hingga Rp10 juta per bulan, memberikan keringanan finansial yang signifikan. Program kedua adalah magang satu tahun beruang saku dari pemerintah bagi lulusan baru pendidikan pariwisata. Program magang ini melibatkan 39 perusahaan dan telah membuka 457 lowongan kerja, menciptakan peluang bagi talenta muda.

Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, pemerintah juga menyiapkan stimulus khusus untuk mendorong perjalanan wisata domestik. Stimulus ini berupa diskon transportasi darat, laut, dan udara. Diskon ini diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berlibur di dalam negeri selama periode tersebut.

Periode insentif transportasi berlaku mulai 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Potongan harga yang ditawarkan meliputi 13–14 persen untuk tiket pesawat udara dan 30 persen untuk kereta api. Selain itu, biaya jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan akan dihapuskan, sementara diskon 20 persen untuk angkutan laut berlaku lebih awal, yaitu 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyoroti capaian membanggakan sektor pariwisata Indonesia di kancah internasional. Pada 8 Oktober 2025, MICHELIN mengumumkan daftar penerima MICHELIN Keys 2025, dan 33 hotel Indonesia berhasil meraih penghargaan bergengsi ini. Ini menunjukkan peningkatan kualitas industri perhotelan nasional yang signifikan.

Prestasi ini semakin diperkuat dengan masuknya dua hotel Indonesia dalam daftar The World's 50 Best Hotels. Pencapaian tersebut menandai babak baru peningkatan kualitas industri perhotelan Indonesia, sejalan dengan program Pariwisata Naik Kelas. Hal ini juga mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi berkelas dunia yang patut diperhitungkan.

Kementerian Pariwisata juga aktif mempromosikan kekayaan kuliner Indonesia melalui program Wonderful Indonesia Gourmet. Program ini melibatkan serangkaian kegiatan untuk memperkenalkan gastronomi Indonesia ke dunia. Salah satu kegiatan sukses adalah media gastro-tour di Jakarta dan Bali pada 25 September–1 Oktober 2025, yang diikuti oleh 15 jurnalis dan Key Opinion Leader (KOL) internasional.

Program Karisma Event Nusantara (KEN) terus menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan bagi pariwisata Indonesia. Hingga 4 November 2025, sebanyak 89 kegiatan KEN telah berhasil dilaksanakan di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, 81 acara telah selesai dikaji dampaknya secara menyeluruh.

Hasil kajian menunjukkan bahwa KEN berhasil menarik 10,66 juta pengunjung dan menghasilkan transaksi ekonomi senilai Rp815,39 miliar. Program ini juga melibatkan 14,42 ribu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta 96,77 ribu pekerja seni. Lebih dari 99,48 ribu tenaga kerja baru juga tercipta berkat rangkaian acara KEN.

Meskipun demikian, masih tersisa 12 event KEN yang akan berlangsung hingga akhir tahun. Kementerian berharap seluruh rangkaian KEN 2025 dapat menjadi motor aktivasi pariwisata yang memberikan dampak ekonomi signifikan dan berkelanjutan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan event sebagai daya tarik wisata.

Selain KEN, Kementerian Pariwisata juga aktif dalam pengembangan sektor MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) melalui Southeast Asia Business Events Forum (SEABEF). Forum ini bertema "Strengthening Southeast Asia Event Industry Through Sustainability Practice, Strategic Investment, and Collaborative Event". Bersamaan dengan SEABEF, Kementerian juga berpartisipasi dalam Wonderful Indonesia Tourism Fair (WITF) yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

Indonesia juga menorehkan prestasi dalam pengembangan desa wisata di kancah global. Dua desa wisata Indonesia meraih penghargaan pada ajang Best Tourism Villages (BTV) 2025 oleh UN Tourism. Desa Wisata Pemuteran di Bali berhasil meraih predikat Best Tourism Village, sementara Desa Wisata Osing Kemiren di Banyuwangi masuk dalam Upgrade Programme.

Empat desa wisata Indonesia yang sebelumnya telah mendapatkan predikat serupa mencatat peningkatan kunjungan sebesar 13,10 persen. Kenaikan pendapatan masyarakat di desa-desa tersebut juga mencapai 22,46 persen, menunjukkan dampak positif program ini. Ini membuktikan bahwa pengembangan desa wisata memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan lokal.

Guna mendorong kemajuan desa wisata sebagai destinasi ramah muslim, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Proyek sertifikasi halal ini telah berjalan sejak Juli 2025, memastikan produk dan layanan memenuhi standar halal. Hingga saat ini, sebanyak 438 produk UMKM telah memperoleh sertifikasi halal.

Kolaborasi ini akan diperluas ke 1.500 desa wisata di 15 provinsi, bertujuan untuk memperkuat daya saing dan inklusivitas destinasi wisata Indonesia. Pada 9 Oktober 2025, Kementerian Pariwisata juga meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, bertepatan dengan penyelenggaraan 7th International Halal Tourism Summit. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan wisata halal.

Sumber: AntaraNews