Diskusi Budiman, Nusron dan Sudaryono Berujung Ricuh, Ini Penjelasan Mahasiswa UGM
Pasca kejadian ini mahasiswa UGM memberikan penjelasan soal kejadian tersebut. Mahasiswa UGM menilai jika aksi demonstrasi di tengah diskusi.
Aksi protes mewarnai jalannya diskusi publik yang digelar di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026) malam. Kegiatan yang menghadirkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala BP Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko itu berujung dibubarkan setelah muncul penolakan dari sejumlah peserta yang menyampaikan protes di lokasi acara.
Pasca kejadian ini mahasiswa UGM memberikan penjelasan soal kejadian tersebut. Mahasiswa UGM menilai jika aksi demonstrasi di tengah diskusi itu merupakan aksi kolektif dan dipicu oleh ketidakpuasan akan kinerja pemerintah saat ini.
Hal ini disampaikan mahasiswa UGM dalam pernyataan sikapnya di Balairung UGM pada Rabu (17/6/2026).
Keberpihakan Terhadap Rakyat
Perwakilan mahasiswa UGM, Mesa mengatakan dalam konteks demokrasi, diskusi seharusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa. Diskusi, lanjut Mesa, harus berada di ruang yang berdasar pada asas kesamaan kepentingan serta keberpihakan terhadap rakyat.
"Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan; ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka," ucap Mesa.
Mesa menilai dari berbagai fakta yang sudah terlihat jelas, jawaban yang berikan menunjukkan ketidakberpihakan para pejabat yang hadir di diskusi ini pada rakyat.
"Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja," tegas Mesa.
Memberikan Beberapa
Dalam pernyataannya, mahasiswa UGM juga memberikan beberapa tuntutan kepada pemerintah yakni.
1. Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada kawan-kawan yang dikriminalisasi
2. Tidak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di bundaran HI
3. Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU POLRI.
4. Menghentikan kriminalisasi aktivis.