Mengenal 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai Dibahas di Media Sosial

Media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok kini dipenuhi dengan postingan bertajuk '17+8 Tuntutan Rakyat'. Apa sebenarnya makna dari unggahan tersebut?

Media sosial seperti Instagram, X, dan TikTok kini ramai dengan unggahan mengenai '17+8 Tuntutan Rakyat'.

Inisiatif ini diprakarsai oleh influencer Andovi Da Lopez bersama beberapa rekannya, yaitu Jerome Polin, Chandra Liow, Fathia Izzati, Abigail Limuria, dan aktivis Andhyta F.

Andovi menjelaskan bahwa ia menghubungi sejumlah influencer lainnya untuk memastikan aspirasi yang telah disusun dapat lebih mudah didengar oleh masyarakat.

"Kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Phone call-nya (proses penyusunan tuntutan tersebut) sekitar 3 jam," ungkapnya saat melakukan demo bersama mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta.

Tuntutan yang pertama kali viral pada 30 Agustus 2025 ini telah mendapatkan dukungan dari banyak warganet yang me-repost unggahan tersebut di berbagai platform media sosial.

Pertanyaannya, apa itu 17+8 Tuntutan Rakyat?

Mengacu pada unggahan Instagram @andovidalopez pada Selasa (2/9), angka 17 melambangkan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam waktu satu minggu dengan deadline pada 5 September 2025.

Sementara itu, angka 8 menunjukkan tuntutan jangka panjang yang memiliki deadline selama setahun hingga 31 Agustus 2026.

Poin utama 17 tuntutan jangka pendek

Berikut adalah poin-poin utama dari 17 tuntutan jangka pendek yang mendesak untuk segera direalisasikan oleh pemerintah pada 5 September 2025.

Pertama, penarikan TNI dari pengamanan sipil, di mana TNI diminta untuk kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan bahwa tidak ada kriminalisasi terhadap para demonstran.

Kedua, pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demonstrasi pada 28-30 Agustus 2025 secara transparan.

Selanjutnya, ketiga, pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, serta pembatalan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup bagi anggota DPR.

Keempat, publikasi transparansi anggaran DPR, yang mencakup rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas yang diterima oleh anggota DPR.

Kelima, pemeriksaan anggota DPR yang bermasalah, di mana Badan Kehormatan DPR dan KPK didorong untuk menyelidiki anggota DPR yang terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan.

Keenam, sanksi tegas untuk anggota DPR yang tidak etis, termasuk pemecatan atau sanksi berat bagi anggota DPR yang memicu kemarahan publik.

Ketujuh, komitmen partai politik untuk mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis yang sedang berlangsung.

Kedelapan, diharapkan ada dialog publik yang melibatkan anggota DPR dalam diskusi terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Kesembilan, tuntutan untuk membebaskan semua demonstran yang ditahan selama aksi.

Kesepuluh, Polri diminta untuk menghentikan kekerasan dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam pengendalian massa, serta menghentikan tindakan represif terhadap demonstran.

Selanjutnya

11. proses hukum bagi pelaku kekerasan harus dilakukan dengan menangkap dan mengadili anggota atau komandan yang melanggar hak asasi manusia secara transparan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

12. Segera kembalikan TNI ke barak untuk menghentikan keterlibatan mereka dalam pengamanan sipil. Langkah ini diperlukan agar TNI dapat fokus pada tugas utama mereka tanpa mencampuri urusan sipil yang seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian.

13. Disiplin internal TNI harus ditegakkan agar tidak ada pengambilalihan fungsi Polri. Ini penting untuk menjaga profesionalisme dan integritas kedua institusi tersebut dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

14. Komitmen TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama masa krisis demokrasi harus ditegaskan. Hal ini menunjukkan bahwa TNI menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak sipil masyarakat.

15. Pastikan bahwa setiap angkatan kerja di seluruh Indonesia, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojol, mendapatkan upah yang layak. Kesejahteraan pekerja adalah salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan stabilitas sosial di negara ini.

16. Langkah darurat perlu diambil untuk mencegah pemutusan hubungan kerja secara massal dan melindungi buruh kontrak. Perlindungan ini sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi yang dapat berdampak pada kehidupan banyak orang.

17. Dialog dengan serikat buruh mengenai upah minimum dan praktik outsourcing harus dibuka. Melalui dialog ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang saling menguntungkan bagi pekerja dan pengusaha.

Berikut delapan tuntutan rakyat yang harus dipenuhi sebelum batas waktu 31 Agustus 2026

Berikut adalah delapan tuntutan jangka panjang yang berfokus pada reformasi sistemik:

1. Lakukan pembersihan dan reformasi menyeluruh di DPR.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan terhadap eksekutif.
3. Rencanakan reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Legislasi UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tindak Pidana Korupsi.
5. Reformasi kepolisian untuk meningkatkan profesionalisme dan humanisme.
6. TNI harus kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM serta lembaga pengawas independen.
8. Tinjau kembali kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.