Dokumen Isi '17+8 Tuntutan Rakyat' Diserahkan Langsung ke DPR

Mereka diterima langsung oleh anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade bersama Kawendra dan anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka.

Sejumlah influencer menyerahkan naskah '17+8 Tuntutan Rakyat' langsung kepada anggota DPR RI. Penyerahan berlangsung di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Kamis (4/9).

Adapun influencer yang ikut menyerahkan adalah  Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Abigail Limuria, Andhyta F. Utami, Fathia Izzati, dan Jerome Polin.

Mereka diterima langsung oleh anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade bersama Kawendra dan anggota fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka. 

"Sebelum kita memulai saya menyampaikan turut bersuka cita korban meninggal dunia, Affan Kurniawan, Septinus Sesa, Sarinawati, Akbar Basyri, Syaiful Akbar, Rusmadiansyah, Sumari, Rheza Sendy Pertama, Iko Juliant Junior, Andika Luthfi Falah, Budi Hariyadi," ujar Andovi di depan Gerbang Pancasila.

"Di sini saya bersama teman teman mau memberi surat formil kepada DPR, dan sebelum itu bagi kalian yang bertanya kenapa kenapa kita kesini, karena saya adalah Andovi da Lopez warga Depok 2 Timur, Rakyat Indonesia," sambungnya. 

Sementara itu, Andre Rosiade mengatakan, dokumen '17+8 Tuntutan Rakyat' akan langsung diserahkan ke pimpinan DPR tanpa melalui Sekretariat Jenderal DPR.

"Dan dokumen ini akan kami serahkan langsung ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya," kata Andre.

Isi Dokumen '17+8 Tuntutan Rakyat'

Berikut isi dokumen '17+8 Tuntutan Rakyat' yang diserahkan kepada BAM DPR RI: 

17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu:

1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.

3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.

4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.

5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.

6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.

7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.

8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.

10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.

11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.

12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil

13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guruh, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia

16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing

8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun:

1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor,

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Kepolisian agar Profesional dan Humanis

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan