Resmi, DPR Setujui Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK
DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan MK tentang syarat Capres-Cawapres
kpu ri
Dengan putusan tersebut, maka PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak berlaku lagi
Resmi, DPR Setujui Perubahan PKPU Syarat Capres-Cawapres Sesuai Putusan MK
Komisi II DPR RI menyetujui perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.
- DPR Baru Tahu Gedung Pusat Pertamina Sewa Rp328 Miliar Tiap Tahun
- Keputusan MK: Usia di Bawah 40 Tahun Tapi Pernah Jadi Kepala Daerah, Boleh Maju Capres atau Cawapres
- PDIP Pertanyakan Syarat Pengalaman Kepala Daerah Bisa Maju Capres-Cawapres, Begini Tanggapan KPU
- Ketua MKMK Ingin Batalkan Putusan MK Tambah Syarat Capres dan Cawapres, Tapi Apa Bisa?
- Baru Cerai dengan Istri, Pria di Palembang Dibunuh Orang Tak Dikenal saat Lagi Mandi
- VIDEO: Ganas Irjen Ahmad Luthfi Bareng Menteri AHY Bongkar & Gebuk Mafia Terbesar di Jateng
Dengan putusan tersebut, maka PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah tidak berlaku lagi.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10) malam.
"Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilu RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,"
kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui dua perubahan Peraturan Bawaslu RI yaitu terkait tentang pengawasan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, serta tentang dana kampanye pemilu.
"Dengan catatatn agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatian saran dan masukan dari anggota DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan DKPP RI. Setuju?" tanya Doli yang disetujui seluruh anggota Komisi II DPR RI.
Adapun Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, alasan pihaknya mengajukan perubahan PKPU karena adanya putusan MK Nomor 90/PUU- XXV/2023 terkait batas usia dan syarat calon presiden dan calon wakil presiden.
Bunyi Putusan MK
Dalam putusan MK tersebut, para hakim mengabulkan permohon para pemohon untuk sebagian. Sehingga syarat capres dan cawapres menjadi berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.
"Pertimbangan yang kami ajukan ialah yang pertama bahwa sehubungan dengan dibacakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mengenai syarat usia menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden," kata Hasyim.
Dia menjelaskan, dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 13 Ayat 1 huruf q ditentukan bahwa syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 tahun. Dengan adanya perubahan PKPU, maka syarat capres-cawapres akan disesuaikan dengan putusan MK.
"Di dalam rancangan perubahan PKPU 19 Tahun 2023 menjadi Pasal 13 Ayat 1 huruf q syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan kepala daerah," ucapnya.
