Sorot
{{caption}}
Eks Anggota Ombudsman Yeka Hendra Jadi Tersangka Perintangan Kasus CPO

{{caption}}
Kemendagri Dorong Kerja Sama Pemda dengan Luar Negeri Tak Sekadar Seremonial

{{caption}}
Modus Jadi Karyawan Pecel Lele, Pria Ini Bawa Kabur Motor Majikan

{{caption}}
'Nyawa' Dapur SPPG di Tangan Pengawas Gizi dan Jurutama Masak

{{caption}}
Terungkap Kronologi Sadis Pembunuhan Wanita yang Dibuang dari Tol Bogor

{{caption}}
Terekam CCTV, Duel Maut Dipicu Utang Rp 5 Juta di Mataram

Topik Terkait
{{caption}}
Di Depan Alumni UII, Mendagri Tito Bicara Evaluasi Sistem Pemilu

Meski PSU adalah mekanisme yang berjalan sesuai koridor tata penyelenggaraan Pemilu, namun mengganggu kelancaran tata kelola Pemda.

{{caption}}
Mendagri Siapkan Retret Kepala Daerah Gelombang Kedua

Tito belum membeberkan secara rinci skenario yang akan diterapkan, termasuk lokasi dan jumlah peserta retret gelombang kedua.

{{caption}}
VIDEO: Esthon Gerindra Keras Depan Tito, Pemilihan Ulang Buat Rakyat Tak Percaya Pada Penyelenggara

"Bahwa pemilihan suara ulang berdampak pada ketidakpercayaan rakyat "

{{caption}}
VIDEO: Keras Deddy PDIP Depan Mendagri & KPU "Jangan Jadi EO Event Pilkada, Jangan Main-main!"

Untuk itu dia berharap agar penyelenggaran Pemilu lebih berkomitmen lagi agar pemilu berjalan lancer.

{{caption}}
VIDEO: Deddy PDIP Skakmat Mendagri "Jangan Bebani Rakyat untuk PSU, CPNS Saja Nasibnya Tak Jelas!"

Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP, Senin (10/3).

{{caption}}
Kotak Kosong Menang di Dua Daerah, Pilkada Ulang Digelar Agustus 2025

Pemerintah telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

{{caption}}
Komisi II DPR Semprot Mendagri Tito Soal Jadwal Pelantikan Kepala Daerah: Ini Tidak Elok

Anggota Komisi II DPR Saidin menyemprot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, lantaran memutuskan secara sepihak soal penundaan jadwal pelantikan kepala daerah.

{{caption}}
Mendagri Tito Beri Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Ada yang di IKN

Usulan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (raker) bareng Komisi II DPR membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

{{caption}}
DPR dan KPU Rapat Bahas Antisipasi Bila Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

DPR RI bersama KPU, Bawaslu dan Pemerintah akan melakukan rapat dengar pendapat untuk mengantisipasi bila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

{{caption}}
Menko Hadi Minta TNI-Polri Waspada Pelaksanaan Pilkada 2024: Biasanya Dua Kali, di Daerah dan MK

Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.

{{caption}}
Revisi UU Pilkada, Komisi II DPR Buka Peluang Perpanjang Masa Jabatan Pj Kepala Daerah hingga Februari 2025

Masa jabatan Pj kepala daerah berakhir pada Desember 2024.

DPR
{{caption}}
Surat Suara Tertukar, 3 Kecamatan di Palembang Gelar PSL pada 24 Februari 2024

Meski bekerja dua kali, KPPS tidak mendapatkan honor tambahan.

{{caption}}
KPK Ungkap Motif Korupsi Kepala Daerah: Tak Hanya Biaya Politik Mahal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

{{caption}}
Alarm Darurat Demokrasi: KPK Sikat Tiga Kepala Daerah di Jawa Tengah Awal 2026

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

{{caption}}
Wali Kota Malang Beberkan Alasan Penundaan Program RT Berkelas

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan mengapa program unggulan RT Berkelas belum bergulir, terkait penyesuaian regulasi dan usulan warga untuk memastikan tepat sasaran.

{{caption}}
Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Terjaring OTT KPK, Punya Harta Rp12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang memiliki harta kekayaan mencapai Rp12 miliar. Publik menantikan detail perkara yang menjeratnya.

{{caption}}
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Sugiri Sancoko, Ketua KONI Ponorogo Diduga Jadi Pemodal Pilkada

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang dalam kasus Sugiri Sancoko, termasuk dugaan peran Ketua KONI Ponorogo sebagai pemodal Pilkada 2024 yang belum melunasi utang Rp26 miliar.

{{caption}}
KPK Sita Dokumen Penting di Lampung Tengah, Ungkap Dugaan Suap Proyek Mantan Bupati AW

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sita dokumen krusial dari tiga lokasi di Lampung Tengah, memperkuat penyidikan kasus dugaan suap proyek yang melibatkan mantan Bupati AW dan mengungkap modus pematokan fee proyek.

{{caption}}
Bawaslu Gorontalo Utara Evaluasi Pelanggaran Pemilu: Belajar dari PSU Pilkada 2024, Demi Demokrasi Profesional

Bawaslu Gorontalo Utara melakukan evaluasi penanganan pelanggaran pemilu, belajar dari pengalaman PSU Pilkada 2024, demi pengawasan yang cermat dan profesional.

{{caption}}
Ada Apa di 27 Agustus? Pemkab Bangka Tetapkan Hari Libur untuk PSU Pilkada Bangka 2025

Pemerintah Kabupaten Bangka menetapkan 27 Agustus 2025 sebagai hari libur untuk pelaksanaan PSU Pilkada Bangka. Langkah ini diambil demi meningkatkan partisipasi pemilih dan suksesnya pesta demokrasi.

{{caption}}
Wamendagri Ungkap Anggaran PSU Tembus Rp696 Miliar, Segini Alokasi TNI dan Polri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyebut, total anggaran pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebesar Rp696.141.468.356.

{{caption}}
PSU Digelar 6 Agustus 2025 di Tiga Daerah ini, KPU Ungkap Pergantian Paslon Pilkada Didiskualifikasi MK

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Barito Utara bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

{{caption}}
Wamendagri: PSU Harus Dievaluasi Total agar Masalah Tidak Terulang

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

{{caption}}
Bawaslu Terima 308 Dugaan Pelanggaran PSU, Ini Daftar Daerah Paling Panyak

Bawaslu mencatat hingga 2 Mei 2025 telah menerima 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024.