Kotak Kosong Menang di Dua Daerah, Pilkada Ulang Digelar Agustus 2025

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di Provinsi Papua, Boven Digoel dan Barito Utara bakal digelar pada 6 Agustus 2025.

Tito belum membeberkan secara rinci skenario yang akan diterapkan, termasuk lokasi dan jumlah peserta retret gelombang kedua.

Tito menekankan, ibu kota negara saat ini tetap Jakarta. Sebab, perpres IKN saat ini belum dijalankan. Sehingga, ibu kota negara tetap Jakarta.

Pramono bilang, akan selalu siap kapan pun waktu pelantikan ditentukan.

Tito Karnavian menegaskan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.

Usulan itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (raker) bareng Komisi II DPR membahas jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Pilkada ulang dilakukan karena calon kepala daerah tunggal kalah melawan kotak kosong.

37 Daerah dengan kontestan pasangan calon tunggal, terdapat dua daerah yang dimenangkan kotak kosong.

Tanggal pencoblosan ulang itu ditetapkan pada 27 Agustus 2025.

Kotak kosong berhasil mengalahkan pasangan calon tunggal di dua daerah Pilkada yakni Pangkalpinang dan Bangka.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat 41 daerah di Indonesia menghadapi kotak kosong pada Pilkada 2024.

Ketua KPU Afifuddin menegaskan Pilkada Ulang Bebas Politik Uang di Pangkalpinang dan Bangka. Simak upaya KPU mencegah praktik curang ini demi demokrasi yang bersih.

Polda Babel gencar lakukan Patroli Pilkada skala besar jelang Pilkada Ulang 2025 di Pangkalpinang dan Bangka. Bagaimana strategi mereka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat?

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memulai penertiban APK Pilkada Ulang, melibatkan puluhan petugas gabungan. Cari tahu mengapa penertiban ini penting dan kapan masa tenang berlangsung!

Deddy Sitorus mengatakan banyaknya anggaran yang tidak penting bukti kurangnya pengawasan dari Kemendagri.

"Bahwa pemilihan suara ulang berdampak pada ketidakpercayaan rakyat "

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.