Pilkada Ulang

Ketua KPU Afifuddin menegaskan Pilkada Ulang Bebas Politik Uang di Pangkalpinang dan Bangka. Simak upaya KPU mencegah praktik curang ini demi demokrasi yang bersih.

Polda Babel gencar lakukan Patroli Pilkada skala besar jelang Pilkada Ulang 2025 di Pangkalpinang dan Bangka. Bagaimana strategi mereka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat?

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memulai penertiban APK Pilkada Ulang, melibatkan puluhan petugas gabungan. Cari tahu mengapa penertiban ini penting dan kapan masa tenang berlangsung!

Deddy Sitorus mengatakan banyaknya anggaran yang tidak penting bukti kurangnya pengawasan dari Kemendagri.

"Bahwa pemilihan suara ulang berdampak pada ketidakpercayaan rakyat "

Tito meminta pada KPU dan Bawaslu serta KPUD, agar tidak mengajukan anggaran APBD untuk PSU dengan nominal yang tinggi.

Untuk itu dia berharap agar penyelenggaran Pemilu lebih berkomitmen lagi agar pemilu berjalan lancer.

Deddy Sitorus menyoroti dana pemungutan suara ulang (PSU) yang direncanakan menggunakan dana dari provinsi dengan APBD

Pemerintah telah menerima 15 usulan pelantikan kepala daerah yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hal itu dia sampaikan saat rapat dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Usai mengungkapkan kekecewaannya, Deddy Sitorus nampak meninggalkan ruangan rapat.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.