HI Unhas Desak Indonesia Keluar dari BoP: Konsistensi Politik Luar Negeri Jadi Prioritas

Akademisi HI Unhas mendesak Indonesia keluar dari BoP, inisiatif AS yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional. Langkah ini krusial untuk menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif dan dukungan terhadap Palestina.

Departemen Ilmu Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) secara tegas mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi dan menarik diri dari Board of Peace (BoP). BoP merupakan Dewan Perdamaian yang sepenuhnya diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, dan kini menjadi sorotan tajam akademisi di Makassar.

Desakan ini muncul setelah Laboratorium HI Unhas menyebarkan laporan hasil kajian Focus Group Discussion (FGD) kepada publik di Makassar pada Sabtu (14/3). Kajian tersebut menyoroti beberapa kelemahan fundamental BoP yang dinilai tidak menguntungkan posisi Indonesia di kancah global.

Keterlibatan Indonesia dalam BoP dipandang tidak secara nyata menunjukkan keberpihakan yang menguntungkan Palestina, serta tidak senafas dengan kepentingan nasional Indonesia. Hal ini berpotensi melemahkan posisi negara sebagai pendukung penguatan multilateralisme dan penghargaan terhadap kedaulatan negara.

Konsistensi Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Keluarnya Indonesia dari BoP dianggap sebagai indikasi kuat bahwa Indonesia konsisten dengan amanat konstitusi dan falsafah politik luar negeri bebas aktif. Diplomasi Indonesia secara tradisional harus dijalankan berbasis prinsip tersebut, memperkuat dukungan pada kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, serta menguatkan kerja sama multilateral dan regional.

Secara historis, Indonesia memiliki kredibilitas tinggi sebagai negara yang mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, sekaligus menolak logika tindakan unilateral. Kredibilitas inilah yang membuat Indonesia dihormati dan disegani oleh negara-negara lain di badan multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Oleh karena itu, menjaga kredibilitas ini menjadi sangat penting bagi posisi Indonesia di mata dunia. Penarikan diri dari BoP akan mempertegas komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai fundamental yang telah dipegang teguh selama ini.

Memperkuat Multilateralisme dan Kedaulatan Negara

Indonesia seharusnya menegaskan posisinya untuk memperkuat multilateralisme dan tidak menormalisasi sebuah forum ad hoc yang berpotensi menggusur arti penting lembaga internasional yang sudah ada dan telah mapan. BoP, dengan struktur keanggotaan yang tidak setara, menunjukkan relasi asimetris yang merugikan.

Selain itu, terdapat ambiguitas peran Presiden AS sebagai aktor negara atau non-negara dalam kepemimpinan BoP. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan efektivitas forum tersebut dalam mencapai tujuan perdamaian global.

Dengan menarik diri, Indonesia dapat lebih fokus pada penguatan institusi multilateral yang telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas dan mempromosikan kerja sama internasional. Langkah ini juga akan menegaskan penghargaan Indonesia terhadap kedaulatan negara lain.

Posisi Strategis Indonesia di Tengah Konflik Regional

Biaya ekonomi dari eskalasi perang regional di Timur Tengah saat ini semakin terasa dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Konflik yang terus memanas memiliki dampak luas terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia.

Dengan berada di luar kerangka BoP, Indonesia dapat memiliki posisi yang lebih kuat dan independen untuk mendorong Amerika Serikat, Israel, Iran, serta beberapa negara lain yang terlibat, agar menghentikan eskalasi militer. Indonesia dapat berperan aktif dalam menempuh jalur diplomatik untuk penyelesaian konflik.

Posisi netral dan kredibel Indonesia di luar BoP akan memberikan ruang lebih besar untuk mediasi dan diplomasi. Ini memungkinkan Indonesia untuk berkontribusi secara konstruktif dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan tersebut.

Sejalan dengan Pandangan Presiden Prabowo

Desakan untuk keluar dari BoP pada dasarnya tidak mengganggu atau bertentangan dengan posisi Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan membuka jalan politik untuk menarik diri dari BoP jika forum tersebut tidak membawa manfaat bagi Palestina.

Pernyataan ini menunjukkan adanya keselarasan pandangan antara akademisi dan pemimpin negara terkait pentingnya mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam forum internasional. Keputusan ini juga harus sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penarikan diri dari BoP dapat dilihat sebagai langkah strategis yang didukung oleh berbagai pihak. Ini mencerminkan konsensus nasional untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan bangsa di tengah dinamika politik global.

Sumber: AntaraNews