Politik Luar Negeri

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk menarik diri dari Board of Peace (BoP) jika tujuan kemerdekaan Palestina tidak menjadi prioritas utama, memicu perdebatan mengenai efektivitas forum tersebut.

Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh ulama dan organisasi masyarakat Islam, sebuah langkah strategis untuk perkuat posisi Indonesia dalam diplomasi Board of Peace (BoP) dan membela kemerdekaan Palestina.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan Board of Peace (BoP) harus menjadi instrumen penting untuk deeskalasi konflik di Timur Tengah, sebuah langkah yang juga didukung Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri menjadi mediator untuk meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Langkah **Prabowo Mediasi Iran** ini selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia.

Aktivis kemanusiaan Wanda Hamidah dan Generasi Muda Mathla'ul Anwar mendesak Indonesia keluar dari BoP, mempertanyakan legitimasi forum tersebut yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan cita-cita kemerdekaan Palestina.

Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan kuat dari negara-negara Timur Tengah dan Islam dalam upayanya menjadi Prabowo Mediator AS-Iran, mendorong diplomasi guna meredam ketegangan di kawasan.

Anggota DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti dampak serius serangan Israel ke Iran. Konflik ini berpotensi menghambat rencana BoP di Gaza, memicu ketidakstabilan geopolitik, dan mengancam ekonomi global.

Indonesia menegaskan partisipasinya dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi AS bukan bentuk pengakuan terhadap Israel, melainkan wujud komitmen kuat pada kemerdekaan Palestina.

Pendiri FPCI Dino Patti Djalal mendesak Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia konsisten menegaskan prinsip Solusi Dua Negara Palestina di forum global, khususnya Dewan Perdamaian. Hal ini krusial untuk kemerdekaan Palestina.

DPR RI melalui BKSAP bersama Kemlu mengulas mendalam dinamika Keterlibatan Indonesia di BoP, menegaskan bahwa partisipasi ini adalah bagian dari ikhtiar diplomasi untuk Palestina.

Di tengah tatanan global yang makin rapuh, Indonesia memperkenalkan 'Diplomasi Ketahanan Indonesia' sebagai strategi utama. Bagaimana kebijakan ini akan menjaga kepentingan nasional dan stabilitas global?

Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengungkapkan kebijakan luar negeri di era Presiden Prabowo telah membentuk landasan strategis yang kuat.

Pakar Hubungan Internasional Unpad, Teuku Rezasyah, menekankan pentingnya Indonesia mendorong pengakuan negara Palestina di kancah internasional, sejalan amanat sejarah dan politik luar negeri RI.

Wakil Ketua MPR HNW menegaskan Peran Indonesia di OKI sangat krusial dalam mewujudkan perdamaian dunia, termasuk membela kemerdekaan Palestina dan menjaga Masjid Al Aqsa.

Wakil Ketua MPR HNW menyatakan Peran Indonesia di OKI adalah bentuk partisipasi aktif dalam perdamaian dunia, termasuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan melindungi Masjid Al Aqsa.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Solidarity Run Palestina 2025 sebagai bentuk dukungan kuat rakyat dan Parlemen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, menarik hingga 1.000 peserta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai penolakan atlet Israel bukan reaksi populis, melainkan posisi berprinsip yang mengedepankan martabat negara dan solidaritas Palestina.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut usulan perdamaian Gaza Trump sebagai langkah konkret dan progresif. Apa saja poin penting dari rencana komprehensif ini yang membuat Indonesia terlibat aktif?

Panitia Kerja Organisasi Internasional (Panja OI) DPR RI memetakan penguatan Diplomasi Parlemen DPR dan mendorong keterbukaan demi kepentingan nasional. Apa saja rekomendasinya?

Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengapresiasi pidato Presiden Prabowo di PBB yang menegaskan konsistensi Dukungan Indonesia untuk Palestina, mencerminkan diplomasi bebas aktif dan komitmen perdamaian global.