Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keputusan mengenai posisi Indonesia di Board of Peace (BoP) sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya rasa beliau sendiri yang bisa menjelaskan itu ya," jelasnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (4/3/2026).
AHY menyampaikan, Presiden Prabowo telah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil sikap. Menurutnya, situasi global saat ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian, sehingga setiap langkah harus dikaji secara matang.
"Yang jelas beliau menyampaikan banyak sekali pertimbangan, banyak faktor, tetapi dalam dunia yang begitu fragile, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, ya kita juga harus bersiap-siap untuk dinamis," ucap dia.
Advertisement
Desakan MUI untuk Keluar dari BoP
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyarankan pemerintah untuk menarik diri dari Board of Peace. Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menilai peran Amerika Serikat dalam pengelolaan konflik Palestina melalui BoP menimbulkan tanda tanya besar.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah strategi tersebut benar-benar bertujuan menghadirkan perdamaian yang adil atau justru memperkuat ketimpangan arsitektur keamanan dan mengubur kemerdekaan Palestina.
"Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina," tegas sikap MUI dalam Tausiyah.
MUI juga menyoroti langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bersama Israel menyerang Iran, sehingga memicu eskalasi perang regional dengan keterlibatan berbagai kekuatan, baik secara langsung maupun melalui proksi.
Advertisement
AHY Percaya Indonesia Bisa Jadi Jembatan di Tengah Polarisasi Global
AHY meyakini bahwa setiap konflik pada dasarnya memiliki jalan keluar. Ia menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia dapat memainkan peran strategis sebagai penyeimbang di tengah polarisasi dunia.
"Partai Demokrat percaya bahwa Indonesia harus terus-menerus menjadi jembatan, bridge builder, di tengah dunia yang saat ini serasa semakin terpolarisasi," jelas AHY.
Menurutnya, pendekatan multilateralisme harus tetap diperkuat, meski saat ini dinilai sebagian pihak tengah mengalami stagnasi. Di sisi lain, kerja sama regional dan global tetap perlu dioptimalkan.
"Memperkuat kerja sama regional dan juga tentunya kerja sama di tingkat global, serta memastikan bahwa kepentingan nasional kita tetap terlindungi tanpa mengabaikan tanggung jawab kemanusiaan secara universal," jelas AHY.
Advertisement
Antisipasi Risiko Konflik Timur Tengah
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah membahas berbagai skenario terburuk, khususnya dampak konflik Timur Tengah terhadap Indonesia.
Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak ekonomi, gangguan ketahanan energi, hingga ancaman terhadap stabilitas pangan.
AHY memastikan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam mencari solusi demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia.
"Dan untuk terus mendorong terjadi dialog, terjadi de-eskalasi, dan juga penyelesaian secara damai di Timur Tengah," kata AHY.
Meski tantangan yang dihadapi tidak ringan, AHY tetap optimistis.
"But when there is a will, there is a way. Saya rasa juga bukan sesuatu yang tidak mungkin," sambungnya.