FPI Desak Indonesia Tarik Diri dari BoP, Soroti Rekam Jejak AS dan Israel

Front Pembela Islam (FPI) mendesak Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP), menyoroti ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat dan Israel serta kekhawatiran akan nasib Palestina.

Organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) secara resmi menitipkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan tegas agar Republik Indonesia menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Permintaan ini disampaikan usai acara berbuka puasa bersama di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam.

Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, Habib Hanif Alatas, menjelaskan bahwa meskipun belum sempat berdialog langsung, surat tersebut telah disampaikan kepada Presiden. FPI meyakini bahwa penarikan diri dari BoP adalah langkah krusial bagi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

Desakan FPI agar Indonesia keluar dari BoP ini didasari oleh ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara tersebut dinilai memiliki rekam jejak yang buruk dalam berbagai konflik global, khususnya yang berkaitan dengan Palestina.

Alasan FPI Desak Penarikan Diri dari BoP

FPI secara lugas menyatakan ketidakpercayaannya terhadap Amerika Serikat dan Israel sebagai bagian dari BoP. Habib Hanif Alatas menegaskan bahwa Nabi dan Rasul sekalipun telah dikhianati oleh Israel, apalagi hanya manusia biasa seperti mereka. Ketidakpercayaan ini menjadi dasar utama desakan FPI agar Indonesia menarik diri dari BoP.

Menurut FPI, keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi menimbulkan persoalan serius di masa depan. Salah satu kekhawatiran utama adalah kemungkinan pasukan Indonesia harus berhadapan dengan pejuang Palestina di Gaza. FPI sangat menolak skenario di mana pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat dan berpotensi melucuti senjata kelompok pejuang di Gaza.

FPI menegaskan bahwa mereka tidak keberatan jika pengiriman pasukan Indonesia bertujuan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Bahkan, FPI menyatakan kesiapan untuk mendukung relawan dalam misi tersebut. Namun, jika pasukan dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika dan berujung pada konfrontasi dengan pejuang, FPI menolak keras.

Tanggapan Presiden Prabowo dan Kondisi Penarikan Diri

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP bertujuan untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Presiden menekankan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya Indonesia untuk berperan aktif dalam perdamaian dunia.

Presiden Prabowo juga menyatakan kemungkinan Indonesia akan menarik diri dari BoP apabila tidak terdapat kemaslahatan bagi Palestina. Selain itu, penarikan diri juga akan dipertimbangkan jika keanggotaan tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa keputusan Indonesia akan selalu berpihak pada kemerdekaan Palestina dan kepentingan bangsa.

Meskipun demikian, FPI tetap berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu menunggu kondisi tersebut. Mereka berargumen bahwa Amerika Serikat sudah terbukti tidak dapat dipercaya sejak dulu. Oleh karena itu, FPI berharap penarikan diri dapat dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari potensi masalah di kemudian hari.

Permintaan Lain FPI dan Kehadiran Tokoh Penting

Selain menyampaikan sikap terkait BoP, FPI juga menitipkan permintaan lain kepada Presiden Prabowo. Mereka meminta Presiden untuk menyampaikan secara terbuka ucapan belasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Permintaan ini merupakan amanat langsung dari Habib Rizieq Shihab yang tidak dapat hadir.

Habib Hanif Alatas menyebut bahwa Iran adalah negara sahabat yang membutuhkan dukungan dalam membela kedaulatannya. FPI berharap Presiden Prabowo tidak hanya mengutus Menteri Luar Negeri, tetapi juga menyampaikan belasungkawa secara terbuka sebagai bentuk solidaritas.

Acara silaturahmi dan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Beberapa di antaranya adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Sumber: AntaraNews