Sorot
{{caption}}
Perkiraan Pemain PSG vs Arsenal: Kompak Bermasalah di Kanan Pertahanan

{{caption}}
PDIP Luncurkan Lagu 'Bung Karno Bapak Marhaenisme', Wajib Dinyanyikan Kader

{{caption}}
Prabowo akan Pimpin Upacara Hari Pancasila, Megawati Hadir

{{caption}}
Prabowo Perintahkan Bahasa Prancis Diajarkan di Sekolah, PDIP Beri Catatan

{{caption}}
Wamendagri Ribka Ajak Papua Jemput Peluang Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

{{caption}}
Video Pocong Viral di Lampung Timur Ternyata Rekayasa Bocah SMP

Topik Terkait
{{caption}}
Kemendikdasmen Tegaskan Relaksasi BOSP Guru PPPK Hanya Berlaku Tahun Ini

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan (tendik) ASN PPPK paruh waktu hanya berlaku pada tahun a

{{caption}}
DPR Usul Skema Insentif Khusus untuk 638 Ribu Guru Madrasah Swasta

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.

{{caption}}
Kemendikdasmen Beri Relaksasi Penggunaan Dana BOSP 2026 untuk Honor Guru dan Tendik

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan relaksasi penggunaan Dana BOSP 2026 untuk pembiayaan honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN, sebuah langkah strategis yang patut diketahui.

{{caption}}
Pemkab Serang Sepakati Besaran Insentif PPPK Paruh Waktu, Guru TK hingga SD Terima Jutaan Rupiah

Pemerintah Kabupaten Serang resmi menetapkan besaran insentif PPPK paruh waktu. Simak rinciannya dan kapan pencairan dana insentif ini akan dilakukan.

{{caption}}
Pemkab Bandung Dorong Kejelasan Regulasi BOSP untuk Gaji Guru Paruh Waktu di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

Pemkab Bandung mendesak Kemendikdasmen untuk memperjelas regulasi BOSP terkait pembayaran gaji guru paruh waktu, menyusul tekanan fiskal daerah yang signifikan. Bagaimana nasib ribuan guru honorer?

{{caption}}
Pemkab Serang Rampungkan Skema Insentif PPPK Guru, Siap Cair Pekan Pertama Ramadan

Pemerintah Kabupaten Serang telah merampungkan pembahasan skema insentif bagi 3.587 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu formasi guru, menargetkan pencairan pada pekan pertama Ramadan.

{{caption}}
Trivia Pendidikan: Pemkab Penajam Paser Utara Beri Insentif Guru Swasta Rp1,4 Juta Per Bulan, Wujud Komitmen Kesejahteraan Pendidik!

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menunjukkan komitmen luar biasa dengan memberikan Insentif Guru Swasta Penajam sebesar Rp1,4 juta per bulan. Penasaran bagaimana dampaknya pada pendidikan?

{{caption}}
Wali Kota Semarang Pastikan Rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang Menyeluruh Pertengahan 2026

Pemerintah Kota Semarang akan segera memulai proyek rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang secara menyeluruh pada pertengahan tahun 2026, guna memperbaiki berbagai kerusakan fasilitas olahraga.

{{caption}}
Pemkab Kudus Prioritaskan Perbaikan 48 Sekolah Rusak, Anggaran Puluhan Miliar Digelontorkan

Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga mengalokasikan puluhan miliar rupiah untuk program **perbaikan sekolah Kudus**, menyasar 48 SD dan SMP yang mengalami kerusakan.

{{caption}}
Pemkab Serang Prioritaskan Rehabilitasi SMPN 2 Tirtayasa, Pastikan KBM Aman dan Nyaman

Pemerintah Kabupaten Serang akan segera merehabilitasi tiga ruang kelas SMPN 2 Tirtayasa yang rusak parah tahun ini. Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru.

{{caption}}
DPMPTSP Mimika Alokasikan Rp28 Miliar untuk Bangun Kantor Baru, Optimalkan Pelayanan Publik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

{{caption}}
Plt Bupati Pastikan Proyek Infrastruktur Tulungagung Berlanjut Pasca OTT KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan seluruh Proyek Infrastruktur Tulungagung tetap berjalan normal sesuai perencanaan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap bupati nonaktif.

{{caption}}
Belanja Pegawai Pemkot Palu Capai 52,86 Persen, Hadapi Batasan UU HKPD 2027

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.