Bpkad

DPRD Jabar menemukan anomali capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam LKPJ Gubernur 2025. Evaluasi kinerja OPD Jabar ini penting untuk memastikan target realistis dan anggaran tepat sasaran, sehingga pembangunan daerah lebih efektif.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk layanan Customer Service Online (CSO), untuk mempercepat pencairan Dana Desa dan meminimalkan kesalahan administrasi yang kerap menghambat penyaluran dana penting

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Realisasi Belanja Kabupaten Bogor per 5 Desember 2025 mencapai 71,71 persen. Namun, rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun anggaran.

Pemerintah Provinsi Banten menerapkan tiga strategi pengamanan aset daerah untuk mencegah kehilangan aset dan potensi korupsi. Langkah ini juga menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah pada 2025.