BPKAD

Pemerintah Provinsi Banten melalui BPKAD akan melaksanakan Lelang Aset Pemprov Banten secara daring, bertujuan mengoptimalkan pengelolaan Barang Milik Daerah secara efektif dan transparan, sekaligus mendukung tata kelola yang akuntabel.

DPRD Jabar menemukan anomali capaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam LKPJ Gubernur 2025. Evaluasi kinerja OPD Jabar ini penting untuk memastikan target realistis dan anggaran tepat sasaran, sehingga pembangunan daerah lebih efektif.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kudus meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk layanan Customer Service Online (CSO), untuk mempercepat pencairan Dana Desa dan meminimalkan kesalahan administrasi yang kerap menghambat penyaluran dana penting

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Realisasi Belanja Kabupaten Bogor per 5 Desember 2025 mencapai 71,71 persen. Namun, rendahnya serapan anggaran Dinas PUPR menjadi perhatian serius menjelang akhir tahun anggaran.

Pemerintah Provinsi Banten menerapkan tiga strategi pengamanan aset daerah untuk mencegah kehilangan aset dan potensi korupsi. Langkah ini juga menargetkan penyelesaian sertifikasi tanah pada 2025.

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya serius tingkatkan penerimaan retribusi pajak daerah dan pusat demi dongkrak PAD. Simak strategi BPKAD Jayawijaya untuk mencapai target Rp68 miliar tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang serius tata kelola pemanfaatan aset daerah melalui Perbup baru. Langkah ini diharapkan tingkatkan PAD dan akuntabilitas. Bagaimana detailnya?

Pemkab Lombok Timur mengalokasikan Rp27 miliar untuk BPJS Kesehatan ASN dan non-ASN, menunjukkan komitmen kuat terhadap jaminan kesehatan. Mengapa angka ini begitu besar?

DPRD Kabupaten Serang memberikan dukungan penuh terhadap alokasi insentif guru swasta yang akan diakomodasi dalam APBD 2026. Bagaimana prosesnya?

Pemkot Bengkulu gencar lakukan penertiban kendaraan dinas roda dua dan empat. Terungkap, ratusan unit menunggak pajak hingga miliaran rupiah. Ada apa di balik ini?