Yusril: Serangan Air Keras Aktivis KontraS Ancam Demokrasi dan HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengecam **serangan air keras aktivis** KontraS sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan HAM, menuntut pengusutan tuntas hingga aktor intelektual.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan tegas mengecam tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Ia menyebut insiden ini sebagai serangan serius terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Yusril kepada ANTARA di Jakarta pada hari Jumat, 13 Maret. Yusril juga telah berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian, termasuk Kapolda Metro Jaya dan Bareskrim Polri, mengenai penanganan kasus ini.

Menurut Yusril, aktivis HAM bekerja demi kepentingan rakyat dan negara, mengingat penegakan HAM serta demokrasi adalah amanat konstitusi. Tindakan kekerasan semacam ini tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi perbedaan pandangan.

Penegasan Yusril: Serangan Terhadap Demokrasi dan HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan tegas menyatakan bahwa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan bentuk serangan terhadap demokrasi. Ia menekankan bahwa penegakan hak asasi manusia adalah amanat konstitusi yang harus dijunjung tinggi. Aktivis HAM berperan penting dalam mewujudkan kepentingan rakyat dan negara.

Dalam sebuah negara demokrasi, setiap individu dan kelompok harus saling menghormati perbedaan pandangan. Oleh karena itu, tindakan kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak memiliki pembenaran dalam kondisi apa pun. Yusril menegaskan bahwa prinsip menghormati perbedaan dan keragaman adalah kunci untuk kepentingan bersama.

Yusril juga menyoroti pola serangan yang mengindikasikan adanya perencanaan yang terorganisasi. Hal ini menjadikan pengusutan kasus tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan saja. Aparat penegak hukum harus mampu mengungkap siapa aktor intelektual di balik peristiwa keji ini.

Desakan Pengusutan Tuntas oleh Aparat Penegak Hukum

Yusril Ihza Mahendra secara khusus meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk segera mengusut tuntas kasus **serangan air keras aktivis** ini. Penyelidikan harus melampaui penemuan pelaku dan motifnya. Penting bagi Polri untuk mengungkap siapa sebenarnya yang berada di balik peristiwa ini.

"Saya meminta aparat penegak hukum memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan," tegas Yusril. Penegasan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan tindakan kekerasan semacam ini. Masyarakat diimbau untuk bersabar menunggu hasil penyelidikan kepolisian.

Ia juga telah berkoordinasi langsung dengan pihak kepolisian terkait penanganan kasus ini. Koordinasi dilakukan dengan Kapolda Metro Jaya yang menangani kasus bersama Bareskrim Polri. Saat ini, kepolisian masih melakukan pendalaman dan belum dapat mengungkapkan detail kepada publik.

Komitmen Pemerintah Terhadap Hukum dan HAM

Yusril menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi dalam menjunjung hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Ini berlaku baik terhadap aktivis maupun siapa saja, terlepas dari perbedaan pendapat.

Bahkan, Presiden kerap mengundang pihak-pihak yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana. Hal ini menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan pandangan yang beragam. "Presiden tidak akan bertoleransi terhadap tindakan kekerasan kepada aktivis atau siapa pun juga,” tutur Yusril.

Pemerintah bertekad untuk memastikan bahwa tindakan kekerasan seperti ini tidak dibiarkan. Siapa pun pelakunya dan apa pun motifnya, harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Komitmen ini bertujuan untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat dan menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Sumber: AntaraNews