Menko Yusril Duga Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Terorganisir, Minta Polri Usut Tuntas Hingga Aktor Intelektualnya

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut bahwa pola serangan yang dilakukan ke aktivis KontraS, Andrie Yunus menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir. Dia menekankan proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada tingkat pelaku di lapangan.

"Pola serangan yang dilakukan nampaknya terencana dan terorganisir, sehingga pengungkapan peristiwa ini tidak boleh berhenti di tingkat eksekutor, tetapi juga harus mengungkap aktor intelektual di baliknya," jelas Yusril dikutip dari siaran persnya, Sabtu (14/).

Dia meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri untuk mengusut kasus tersebut. Yusril mengatakan Polri bukan saja harus menemukan pelaku dan motifnya, tetapi juga mengungkap siapa yang berada di balik peristiwa itu.

"Saya meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, memastikan pengusutan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan hanya pelaku penyerangan di lapangan,: tegasnya.

Yusril telah berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian terkait penanganan kasus tersebut. Dia mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan aparat kepolisian agar peristiwa tersebut dapat terungkap secara jelas dan objektif.

"Saya mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar masalah ini menjadi terang-benderang. Tindakan kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Siapa pun dan apa pun motif pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," tutur Yusril.

Komitmen Presiden Prabowo

Yusril juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjunjung hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk itu, kata dia, pemerintah tidak akan pernah memberi toleransi terhadap tindakan kekerasan ke suapa bentuk apa pun, meskipun mereka berbeda pendapat atau bahkan berseberangan dengan pemerintah.

"Seperti yang Anda lihat, Presiden juga mengundang mereka yang sering berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog secara terbuka di Istana. Presiden tidak akan bertoleransi terhadap tindakan kekerasan kepada aktivis atau siapa pun juga," ujarnya.

Di sisi lain, Yusril menilai penyerangan terhadap Andrie Yunus merupakan serangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Yusril mengingatkan dalam negara demokrasi setiap pihak harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati perbedaan pandangan. Dia menegaskan kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apa pun.

"Menyerang aktivis demokrasi dan HAM, meskipun satu pihak berbeda pendapat dengan mereka, tetap tidak dapat dibenarkan. Dalam demokrasi setiap orang hendaknya berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua berbuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi," kata Yusril.

Tindakan Menodai Bulan Ramadan

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menyatakan, serangan terhadap wakilnya, Andrie Yunus adalah tindakan yang menodai kesucian bulan Ramadan. Menurut dia, tindakan terhadap Andrie adalah perilaku buruk nan zalim.

"Bulan suci ini dinodai dengan sebuah tindakan yang menurut saya, menurut kami di KonstraS adalah sebuah kondisi yang sangat-sangat brutal. Kondisi yang sangat-sangat buruk, kondisi yang sangat-sangat zalim," kata Dimas saat jumpa pers di YLBHI Jakarta, seperti dikutip Sabtu (14/3).

Dimas menyatakan, sebagai kelompok penjaga hak sipil, KontraS selalu mengingatkan akan kebebasan sipil  dan tegaknya demokrasi. Karenanya, apa yang menimpa Andrie Yunus bukan lagi alarm matinya demokrasi, namun situasi yang sudah lebih parah dari itu.

"Tahun ini, ancaman bukan cuma untuk kontras, tapi untuk kita semua gitu ya. Teman-teman pers, teman-teman mahasiswa, teman-teman buruh, teman-teman pelajar, teman-teman semuanya yang selalu tidak pernah lelah memperjuangkan demokrasi. Kecuali untuk orang-orang yang mengkhianati demokrasi. Jadi saya mau menyampaikan bahwa situasi ini sudah bukan alarm lagi. Teman-teman di sini semua berkumpul, ini bukan menyampaikan bahwa kita ada di alarm bahaya demokrasi. Inilah jurang demokrasi, inilah titik nadir demokrasi!," tegas Dimas.

Terhadap pelaku teror, Dimas meminta pihak berwajib mencari pelakunya, usut tuntas secara gamblan dan transparan. "KontraS selalu mengalami sejumlah teror,  ini perlu diusut, pelakunya harus diusut. Kami meminta akuntabilitas, penegakan hukum kepada negara. Kami meminta keseriusan negara untuk serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Kami juga meminta supaya rezim hari ini yang mau dan juga sudah membuat Kementerian Hak Asasi Manusia itu mau berdiri bersama para pembelah hak asasi manusia."