LIVE

Waspada Penipuan Pemutihan Pajak Online Gratis 2026, Catut Korlantas Polri

Dalam unggahan itu disebutkan fasilitas gratis ganti pelat nomor, bebas pajak kendaraan, hingga gratis balik nama kendaraan.

penipuan
Waspada Penipuan Pemutihan Pajak Online Gratis 2026, Catut Korlantas Polri
Waspada Penipuan Pemutihan Pajak Online Gratis 2026, Catut Korlantas Polri (merdeka.com)

Warga sempat dibuat heboh dengan informasi pemutihan pajak kendaraan 2026 gratis secara online yang beredar di media sosial. Namun, kabar itu dipastikan hoaks atau bohong.

Kabar menyesatkan itu muncul dari akun TikTok @kantorsamsat12. Akun ini menarasikan adanya program “pemutihan pajak kendaraan gratis online” yang diklaim berlaku 8 April sampai 29 Mei 2026.

Dalam unggahan itu disebutkan fasilitas gratis ganti pelat nomor, bebas pajak kendaraan, hingga gratis balik nama kendaraan.

“Pemutihan pajak kendaraan 2026 bermotor gratis secara online mulai 8 April sampai 29 Mei. Gratis ganti plat, gratis pajak, gratis balik nama,” tulis akun tersebut, dikutip Rabu (15/4).

Konten serupa tidak hanya satu. Tercatat ada sembilan unggahan dalam akun itu yang memuat klaim serupa.

Unggahan tersebut juga mencantumkan foto dokumentasi lama kegiatan Korlantas Polri. Namun, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan informasi itu tidak benar.

“Akun ini, informasi itu hoaks,” tulis Korlantas Polri dalam laman resminya.

Penipuan Pemutihan Pajak Online
Penipuan Pemutihan Pajak Online screenshot video

Di sisi lain, pemerintah memang menghapus bea balik nama kendaraan bekas sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Aturan itu menetapkan BBNKB hanya untuk penyerahan pertama atau kendaraan baru.

Sementara itu, tarif layanan seperti STNK, mutasi kendaraan, dan BPKB tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2020 tentang PNBP di lingkungan Polri.

Korlantas mengimbau masyarakat tidak mudah percaya informasi dari media sosial tanpa sumber resmi.

“Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital,” tulis laman Korlantas Polri.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Muhamad Agil Aliansyah
Editor Muhamad Agil Aliansyah
A
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Alasan Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN

{{caption}}
Profil dan Sepak Terjang Nanik S Deyang Kepala BGN yang Baru

{{caption}}
Tak Hanya Dadan, Prabowo Juga Copot Lodewijk Paulus dan Sony Sonjaya dari Wakil Ketua BGN

{{caption}}
Kepala BGN Dadan Hindayana Dicopot

{{caption}}
Cara Pelaku Tutupi Jejak Pembunuhan Pengusaha Korsel di Bekasi

{{caption}}
15 Mahasiswa UI Kasus Chat Mesum Dijatuhkan Sanksi, Ada yang Diskors 3 Bulan

Topik Terkait
{{caption}}
Enggak Ribet, Begini Respons Warga Soal Bayar Pajak Kendaraan Bekas Kini Tak Perlu KTP Pemilik Lama

Wajib pajak tak perlu membawa KTP pemilik lama saat ingin membayar pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor
{{caption}}
Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun ke-6 Dimulai 14 Juli, Khofifah Konsisten Ringankan Beban Warga Jatim

Gubernur Khofifah mengatakan kebijakan ini dia ambil untuk dapat kembali meringankan beban masyarakat Jawa Timur.

Pemprov Jatim
{{caption}}
Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng 2025 dan Cara Ceknya

Jawa Tengah telah mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan untuk tahun 2025.

cara cek pajak kendaraan jateng
{{caption}}
Kakorlantas Polri Bantah Kendaraan Bisa Disita Gara-Gara Tilang

Aturan baru tilang 2025 menghadirkan sistem tilang poin dan tilang elektronik untuk meningkatkan disiplin berkendara di Indonesia.

Berita Update
{{caption}}
Waspada, Penipuan Catut Akun Korlantas Polri Berisikan Pembuatan SIM Online Gratis

Polri menyebut akun tersebut adalah fake alias bohong.

Korlantas Polri
{{caption}}
Berlaku Mulai Sekarang, Biaya Balik Nama Mobil Bekas di Jakarta Dihapuskan

Pemprov DKI Jakarta bebaskan biaya BBNKB II untuk mobil bekas. Namun, PKB dan biaya administrasi lain tetap berlaku.

Pajak Kendaraan
{{caption}}
Polda Jateng Gandeng FBI, Bongkar Sindikat Pig Butchering Cuan Rp41 M Lebih Hampir Setahun

Proses penyidikan, polisi menggandeng Federal Bureau of Investigation (FBI) untuk mendalami aktivitas komplotan penipu dari scammer jaringan internasional.

berita kontributor
{{caption}}
Modus Ngonten, Mantan Artis Inisial F Terlibat Kasus Pig Butchering di Jateng

Aksi penipuan berkedok pig butchering terungkap dari penggerebekan yang dilakukan penyidik gabungan Ditsiber Polda Jateng bersama beberapa Polres di 7 lokasi.

berita kontributor
{{caption}}
Kasus Penipuan Viral, Pasutri Pemilik WO Marwah Kabur ke Bandung

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan mengatakan, penangkapan dilakukan pada Jumat, 29 Mei 2026.

bandung
{{caption}}
Polisi Jebloskan ke Penjara Pasutri Pemilik WO Marwah di Jaktim Tipu Puluhan Calon Pengantin, Jerat 2 Pasal Sekaligus

Alfian menjelaskan, kedua pasal itu digunakan sebab pelaku tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal WO sesuai perjanjian dengan korban.

liputan6
{{caption}}
Pasutri Pemilik WO Marwah Ditangkap Polisi Terkait Dugaan Penipuan Calon Pengantin di Jaktim

Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur menahan pasangan suami istri pemilik WO Marwah atas dugaan penipuan calon pengantin, menyusul banyaknya laporan korban yang merasa dirugikan.

antara news
{{caption}}
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya Temui Pendemo Korban Penipuan SPPG Catut Namanya

Para korban yang berjumlah puluhan orang ini lebih dulu membentangkan spanduk bertuliskan 'Usut Tuntas Mafia Dapur MBG' di depan kantor BGN.

berita update
{{caption}}
DJP Siap Terapkan Pajak Marketplace, Tunggu Arahan Menkeu Purbaya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan kesiapan penuh untuk menerapkan aturan pajak marketplace, namun implementasinya masih menanti keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mempertimbangkan stabilitas ekonomi.

djp
{{caption}}
DJP Nusa Tenggara Catat Peningkatan Signifikan Pelaporan SPT NTB, Capai 81 Ribu Wajib Pajak di Februari 2026

Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara mencatat lonjakan Pelaporan SPT NTB dari wajib pajak, mencapai lebih dari 81 ribu berkas pada Februari 2026. Jangan tunda, segera laporkan SPT Anda!

batas waktu spt
{{caption}}
20.000 Wajib Pajak di KPP Pratama Temanggung Sudah Lapor SPT Tahunan, Coretax Permudah Proses

Hingga Februari 2026, sebanyak 20.000 wajib pajak di KPP Pratama Temanggung telah menuntaskan Lapor SPT Tahunan, didukung kemudahan sistem Coretax dan layanan akhir pekan.

batas waktu spt
{{caption}}
DJP Catat 14,6 Juta Aktivasi Coretax dan 4,6 Juta Laporan SPT Tahunan, Wajib Pajak Diimbau Segera Lapor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lebih dari 14,6 juta wajib pajak telah melakukan Aktivasi Coretax DJP dan 4,6 juta SPT Tahunan telah dilaporkan, mendorong kepatuhan pajak.

aktivasi coretax
{{caption}}
Penerimaan Pajak Digital hingga 30 November 2025 Tembus Rp44,55 Triliun

Pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE sampai dengan November 2025.

berita update
{{caption}}
Alasan PPh 22 E-commerce Ditunda: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Taktik Jaga Daya Beli!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penarikan PPh 22 E-commerce dari pedagang marketplace. Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah stimulus ekonomi yang sedang berjalan.

berita nasional