Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa penguatan rezim anti-pencucian uang adalah fondasi penting untuk membangun perisai integritas bangsa dan memutus aliran dana kejahatan.

UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

KPK menilai keberadaan UU Perampasan Aset dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif.

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Badan ini bisa ditempatkan di bawah kejaksaan, berdiri di luar institusi tersebut, atau dalam bentuk lain sesuai hasil pembahasan RUU.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya RUU Perampasan Aset tidak disalahgunakan oleh pihak aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Bakom RI berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat untuk menyita aset buron yang melarikan diri ke luar negeri, mengatasi stagnasi penegakan hukum selama ini.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) melaporkan pemulihan aset korupsi mencapai Rp28,6 triliun sepanjang 2025, menunjukkan pergeseran fokus penegakan hukum ke pendekatan aset dan urgensi RUU Perampasan Aset.

PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset adalah bagian krusial dari reformasi hukum nasional yang harus menjunjung tinggi due process of law dan HAM, sejalan dengan pembahasan intensif di DPR.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Langkah ini krusial untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang masif, serta memberikan efek jera bagi para pelaku.

Sahroni juga melakukan pendalaman terkait peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri.

Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kakorlantas Polri, hadir di Jepara untuk perkuat kedekatan Polri dengan masyarakat di Jepara, termasuk ojek daring dan difabel, melalui program "Polantas Menyapa" yang humanis.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri memburu Eddy alias Awie, pemilik tempat hiburan malam New Zone Medan, yang kini masuk daftar DPO terkait kasus peredaran narkoba. Penasaran dengan peran Eddy dalam jaringan ini?

Ada tujuh substansi dalam revisi UU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).

Ada lima poin menjadi atensi pemerintah pada Revisi UU Polri.

Berdasarkan hasil investigasi bersama PT PLN (Persero), gangguan diduga dipicu faktor teknis dan cuaca ekstrem.