TNI-Polri Siapkan 'Pasukan' Intel untuk Awasi Ormas dan Preman Bikin Onar
TNI akan menerjunkan intelijen untuk mengawasi ormas yang membuat keonaran.
Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membentuk satuan tugas baru yang akan mengawasi tindakan premanisme dan ormas meresahkan. Nantinya, satgas tersebut akan didampingi oleh kerja-kerja dari kepolisian dan TNI.
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan, pembentukan satgas bertujuan untuk menjaga keamanan, kenyamanan masyarakat (kamtibmas). TNI akan menerjunkan intelijen untuk mengawasi ormas yang membuat keonaran.
"Ya selalu kita bersama-sama dengan Polri untuk menjaga kamtibmas. Kita memang ada fungsi disini adalah litpamvit. Ini adalah intelijen dimana kita selalu berkolaborasi bekerjasama dengan intelijen-intelijen yang lain," kata Yusri usai rapat koordinasi teknis Puspom TNI di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5).
Selain dengan Polri, Yusri menyatakan kerja sama informasi bisa dilakukan dengan tim dari BIN dan BAIS. Tujuannya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari tindakan premanisme dan ormas meresahkan.
"Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan," tutup Yusri.
Budi Gunawan Minta Rakyat Laporkan Ormas
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengajak warga melapor jika menemukan aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan tindak kriminalitas seperti pungutan liar atau pun pemerasan.
"Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu," kata Budi seperti dikutip dari keterangan diterima, Selasa (7/5/2025).
Budi menegaskan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial.
"Negara akan hadir secara nyata untuk melindungi warganya dan menjaga marwah hukum," tegas Eks Kepala BIN ini.
Budi memastikan, pemerintah ingin memjamin rasa aman kepada warganya, termasuk kepada para pelaku usaha agar merasa terlindungi. Sehingga Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara," harap dia.