Prabowo Resah dengan Aksi Premanisme, Pemerintahan Siapkan Dua Cara Ini Tindak Ormas Bikin Onar

Kemenko Polkam menyebut premanisme merupakan ancaman nyata bagi ketertiban masyarakat dan roda perekonomian.

Satgas tersebut juga akan berkoordinasi dengan kementerian koordinator politik dan keamanan maupun kepolisian dan kejaksaan

Prabowo mengaku resah dengan aktivitas premanisme berkedok ormas yang mengganggu iklim perusahaan sehingga menjadi tidak kondusif.

Prabowo tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penanganan ormas yang mengganggu ketertiban.

Banyak upaya penegakan hukum dilakukan aparat. Salah satunya menggencarkan razia. Nyatanya, premanisme masih tumbuh subur.

TNI akan menerjunkan intelijen untuk mengawasi ormas yang membuat keonaran.

Menurut BG, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti tindakan organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli).

Prabowo telah berjasa menciptakan berbagai kebijakan yang berpihak kepada sektor pangan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dia menyebut anak-anak yang mengikuti demo tak mengetahui apa isi tuntutan yang disampaikan massa lainnya.

"Panglima TNI ada Subiyanto-nya, Kapolri ada Prabowo-nya. Susah kalau diganti ya," kata Presidem Prabowo.

Capaian tersebut disampaikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kedinasan.

Prabowo kaget ternyata pertumbuhan ekonomi tersebut tak sejalan dengan tingkat kesejahteraan rakyat.

Prabowo kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum untuk memberikan hukuman berat pelaku jambret WNA di Bundaran HI, demi menjaga keamanan dan citra Ibu Kota.

Satreskrim Polresta Banjarmasin berhasil membongkar praktik Pungli SPBU Basirih melalui operasi penyamaran petugas sebagai sopir truk, mengamankan pelaku yang meresahkan dan berpotensi memicu antrean panjang distribusi BBM.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya aksi premanisme dan tawuran yang meresahkan, mendesak Pemprov DKI untuk melakukan penindakan tegas demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan ketertiban umum.

Pendirian posko dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban di kawasan tersebut.

Pramono memastikan, telah meminta jajaran Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan ketegasan dalam menindak Aksi Premanisme Jakarta, khususnya pasca insiden di Tanah Abang dan Kebon Sirih, demi keamanan warga Ibu Kota.