Respons Tegas Menko Polkam Soal Aksi Premanisme Berkedok Ormas Bikin Resah

Menko Polkam, Budi Gunawan menegaskan pemerintah akan membuka kanal pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha

Kemenko Polkam menyebut premanisme merupakan ancaman nyata bagi ketertiban masyarakat dan roda perekonomian.

Satgas tersebut juga akan berkoordinasi dengan kementerian koordinator politik dan keamanan maupun kepolisian dan kejaksaan

Presiden Prabowo Subianto juga ikut resah maraknya aksi premanisme oleh organisasi kemasyarakatan (ormas).

Prabowo tengah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait penanganan ormas yang mengganggu ketertiban.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi

Nantinya, Kementerian Dalam Negeri akan menjadi bagian di dalam Satgas tersebut.

Leading sektor dari Satgas Premanisme dan Ormas berada di Kemenko Polkam.

TNI akan menerjunkan intelijen untuk mengawasi ormas yang membuat keonaran.

Menurut BG, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti peningkatan **kepercayaan publik Polri** berdasarkan survei Litbang Kompas, membuktikan kinerja institusi kepolisian berdampak positif dan dirasakan masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan dukungannya terhadap penegakan hukum untuk memberikan hukuman berat pelaku jambret WNA di Bundaran HI, demi menjaga keamanan dan citra Ibu Kota.

Satreskrim Polresta Banjarmasin berhasil membongkar praktik Pungli SPBU Basirih melalui operasi penyamaran petugas sebagai sopir truk, mengamankan pelaku yang meresahkan dan berpotensi memicu antrean panjang distribusi BBM.

Anggota DPRD DKI Jakarta menyoroti maraknya aksi premanisme dan tawuran yang meresahkan, mendesak Pemprov DKI untuk melakukan penindakan tegas demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan ketertiban umum.

Pendirian posko dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan dan respons cepat terhadap gangguan ketertiban di kawasan tersebut.

Pramono memastikan, telah meminta jajaran Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk gangguan keamanan.

Kapolda Sulbar, Irjen Pol Adi Deriyan Jayamarta, mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk berkolaborasi memperkuat stabilitas sosial dan mendorong kemajuan daerah Sulawesi Barat.

Polri mengingatkan ormas agar tidak memaksa masyarakat atau pelaku usaha memberi THR. Warga diminta melapor melalui hotline 110 jika mengalami gangguan.

Polda Sultra menyiagakan 1.200 personel gabungan untuk memastikan Pengamanan Ramadan 1447 H/2026 M berjalan kondusif di Sulawesi Tenggara. Simak detail strategi pengamanan dan potensi gangguan yang diantisipasi.

Muhammadiyah menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu, menegaskan langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menempatkan institusi strategis langsung di bawah Presiden.

Terjadi bentrokan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, antara kelompok ormas dan penagih utang.

Kedua anggota ormas itu ditahan di Mapolda Jawa Tengah.